RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan menghadapi rangkaian penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia terhadap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN sepanjang tahun 2026.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Riau tidak terlepas dari pendampingan yang selama ini diberikan oleh Ombudsman Perwakilan Riau. Menurutnya, sinergi tersebut telah membantu pemerintah daerah dalam melakukan berbagai pembenahan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari waktu ke waktu.

"Memang pelayanan ini semakin meningkat, alhamdulillah kami yakin dan percaya bahwa Pemprov Riau didampingi Ombudsman Perwakilan Riau. Kami terima kasih selama ini kerjasama yang diberikan oleh Ombudsman kepada kami terhadap kegiatan pelayanan publik memang ini betul-betul dibantu," ujar Plt Gubri SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (10/07/2026).

Dijelaskan, berbagai inovasi terus dilakukan termasuk penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Hal tersebut tentu untuk meningkatkan efektivitas serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

"Jadi pelayanan publik kami ini, memang kami sudah laksanakan dengan baik dan ada beberapa perubahan-perubahan seperti digitalisasi," jelasnya.

Sebagai bukti, Plt Gubri SF Hariyanto mengungkapkan terdapat peningkatan kualitas layanan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yang dinilai mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi fasilitas maupun kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, peningkatan pendapatan BLUD menjadi salah satu indikator bahwa pelayanan rumah sakit semakin dipercaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah bagus, terkait fasilitas kamarnya tambah semakin bagus luar biasa. Ini juga merupakan bentuk adanya kenaikan pendapatan yang cukup naik signifikan dari BLUD," ungkapnya.

Diterangkan, sejumlah organisasi perangkat daerah juga menunjukkan peningkatan pelayanan, satu diantaranya seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. OPD ini dinilai berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah.

"Begitu pula untuk di dinas-dinas, seperti contoh Bapenda Riau ini bagus terkait pelayanannya. Pendapatan dari mereka juga ada kenaikan yang luar biasa. Tentu, peningkatan pelayanan semakin bagus karena didampingi dari pihak Ombudsman Riau," terangnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menuturkan bahwa kunjungan yang dilakukan merupakan bagian dari agenda monitoring sekaligus penguatan terhadap Ombudsman Perwakilan Riau dalam menghadapi proses penilaian pelayanan publik secara nasional. Ia menambahkan, pada pertengahan Juli, Ombudsman RI akan memulai tahapan penilaian terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

"Kegiatan yang kami laksanakan ini bertujuan untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan penguatan kepada rekan-rekan perwakilan di daerah. Karena bahwa pada pertengahan Juli, kami akan melaksanakan kick-off terkait opini Ombudsman terhadap penilaian yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat, BUMN, hingga pemerintah daerah," tuturnya.

"Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan, kami akan menyelenggarakan sebuah agenda besar pada bulan Desember mendatang di hadapan Presiden Republik Indonesia. Dalam acara tersebut, hasil penilaian dari seluruh lembaga, kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota akan diumumkan secara langsung di depan Presiden RI," tambahnya.

Lebih lanjut, seluruh hasil penilaian tersebut nantinya akan diumumkan dalam agenda nasional yang dijadwalkan pada Desember 2026 dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, pihaknya akan memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Riau selama proses penilaian berlangsung.

"Tentu ke depan, izin Pak Plt Gubernur, kami akan lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Mengingat proses penilaian ini akan berlangsung cukup panjang hingga November. Sehingga, rekan-rekan perwakilan dalam hal ini Ombudsman Riau akan turun langsung untuk meninjau instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang menjadi fokus penilaian terkait substansi dan pelayanan dasar di setiap pemerintah daerah," pungkasnya. (MCR).