RIAUBOOK.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Kali ini, tim penyidik KPK menangkap Bupati Pemalang (Provinsi Jawa Tengah), Anom Widiyantoro, Selasa (28/7/2026).

Penangkapan Bupati Pemalang dalam operasi senyap ini dibenarkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, ketika dikonfirmasi media, Rabu (29/7).

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Pemalang.

Penangkapan Bupati Pemalang merupakan OTT ke-18 KPK sepanjang tahun 2026.

Dari 18 kali OTT KPK itu, para pihak yang diamankan didominasi kepala daerah (walikota dan bupati).

Total 12 kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang 2026.

Termasuk Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Menariknya, Bupati Pemalang periode sebelumnya, Mukti Agung Wibowo, juga terjaring OTT KPK.

Rangkaian OTT KPK 2026

KPK mulai melakukan rangkaian OTT di awal tahun 2026.

Pada 9-10 Januari 2026, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Pada 9-10 Januari 2026, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Pada Januari, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT ke-2.

Lalu, Bupati Pati Sudewo dalam OTT ke-3.

Masuk Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam OTT ke-4.

Pada bulan yang sama, KPK mengamankan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal.

Saat ditangkap, Rizal sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Penangkapan pejabat Bea Cukai ini menjadi OTT ke-5.

Pada OTT ke-6, tim KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta serta Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.

Sepanjang Maret 2026, KPK tercatat melakukan tiga kali OTT.

Masing-masing Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Pada April 2026, KPK mengamankan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dalam OTT ke-10.

Sepanjang Mei 2026, tidak ada operasi senyap dari KPK.

Memasuki Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT.

Dalam kaitan ini, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyerahkan diri ke KPK.

Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12.

KPK juga mengamankan ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam OTT ke-13.

Pada OTT ke-14 KPK, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

Pada Juli 2026, KPK berturut-turut mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim (OTT ke-15) dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani (OTT ke-16).

Kemudian Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dalam OTT ke-17.

Pada OTT terbaru atau yang ke-18, KPK menangkap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. (*)