Riau Book - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pelalawan, Riau, Drs Syafrudin menyatakan bahwa Dinas Pendikan yang dipimpinnya telah siap melaksanakan kebijakan pengalihan wewenang pendidikan menengah (SMA-SMK) dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi yang rencananya akan dimulai Januari 2017.

Pengalihan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kesiapan itu terlihat dari keseriusan pemerintah daerah dengan melakukan pendataan dan kordinasi yang ditargetkan selesai pada Oktober 2016. "Mudah-mudahan selesai untuk pengalihan aset, sarana dan prasarana juga dokumen hingga sumber daya manusianya (SDM)," ujar Kadis yang baru beberapa bulan menjabat tersebut.

Selanjutnya Syafrudin menambahkan bahwa Disdik Pelalawan lagi berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi prihal SDM yang menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN) serta guru honorer yang mengajar di Sekolah Negeri yang selama ini dibayar oleh pemerintah daerah.

"Kita berharap soal guru honorer juga dapat di alihkan ke pemerintah provinsi sehingga penanganan wewenang tersebut dapat dilaksanakan di satu atap, tidak tumpag tindih," ucap Syafrudin.

Namun begitu, menurutnya sangat menyayangkan pengalihan wewenang ini karena secara otomatis Pemerintah Provinsi akan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) demi pengawasan untuk meningkatkan pembinaan mutu padahal fasilitas itu sudah ada di kabupaten.

"Jadi untuk hal ini kita hanya diuntungkan, pada anggaran yang mana selama ini anggaran untuk pendidikan menengah bisa kita alihkan untuk pendidikan dasar dan PAUD," ujar Syafrudin  kepada RiauBook (RB) di kantornya. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau