Riau Book - Pada sesi diskusi pada acara Dialog dan Temu Ramah Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Universitas Riau (UR) bertempat di Ruangan Serba Guna Rektorat UR, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UR mempertanyakan berbagai hal yang meliputi UKT (Uang Kuliah Tunggal), BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), Bidik Misi, dan pembatasan masa studi, Kamis (10/3/2016).

Andres Pransiska, Presiden Mahasiswa BEM UR menyampaikan bahwa dari awal diwacanakannya kebijakan UKT, kebijakan ini sudah menimbulkan kontroversi dan terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi dari kebijakan UKT ini. "Pertama, para calon mahasiswa baru tidak mengetahui bayangan apalagi mengetahui pasti biaya yang harus dikeluarkan untuk studi yang mereka pilih, ketiga penggolongan UKT tidak pernah mempertimbangkan kondisi tanggungan keluarga," ujarnya.

"Ketiga, mekanisme UKT menjadikan gaji kotor sebagai satu-satunya indikator penentuan besaran UKT, dan yang keempat sejauh ini kebijakan UKT tidak peka terhadap dinamika ekonomi orang tua mahasiswa," lanjutnya.

Selanjutnya mengenai BOPTN, BEM UR memandang BOPTN yang merupakan bagian dari APBN yang harus mengikuti aturan negara menyebabkan PTN (perguruan tinggi negeri) penerima BOPTN dalam jumlah besar mungkin kurang maksimal dalam penyerapan anggarannya.

"Kendala berikutnya dalah jika pencairan BOPTN mengalami keterlambatan, maka dapat dipastikan sebagian kegiatan operasional PTN akan terganggu, hal ini dapat terjadi mengingat sejumlah PTN yang telah menerapkan UKT mengalami penurunan penerimaan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang selama ini digunakan untuk menutup biaya operasional, jika penurunan penerimaan ini tidak segera ditutupi oleh dana BOPTN, maka kegiatan operasional PTN jelas akan terganggu," terang Andres.

"Tantangan lainnya adalah besaran dana BOPTN per PTN hanya didasarkan pada kriteria yang ada pada Permen Nomor 58 Tahun 2012, tanpa diikuti proposal perencanaan program yang komprehensif. Hal ini dapat mengganggu efektivitas penggunaan dana ini," tambahnya.

Mengenai Bidik Misi, BEM UR menilai kuota Bidik Misi dari pertama kali diluncurkan hingga sekarang masih jauh dari kata mencukupi dan sasaran Bidik Misi yang masih mengalami salah sasaran. Selain itu, BEM UR juga mengkritik terkait Peraturan Menteri yang dikeluarkan pada 9 Juni 2014 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh No. 49 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 3 yang mengatur lama waktu studi.

"Melalui pasal ini, masa studi mahasiswa diperpendek. Mahasiswa S1 memiliki masa kuliah maksimal tujuh tahun sebelum Permen ini keluar. Artinya, mahasiswa akan dikeluarkan jika tak sanggup lulus tujuh tahun. Dengan diperpendeknya masa studi, maka mahasiswa S1 akan drop out jika ia tak bisa lulus dalam lima tahun," jelasnya.

Pada akhir penyampaiannya, Andres berharap kunjungan DPR RI ke UR bukan hanya seremonial belaka. "Saya berharap Komisi X DPR RI tidak hanya kunjungan seremonial belaka, kami mewakili mahasiswa Universitas Riau berharap ada follow up atas kegelisahan-kegelisahan yang kami sampaikan," ungkapnya.

Terkait beberapa hal tersebut, Sutan Adil Hendra yang merupakan Ketua Tim Komisi X DPR RI ke Provinsi Riau mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BEM UR yang sudah mau menjadi pejuang pendidikan.

"Beberapa hal permasalahan-permasalahan yang telah kami terima, seperti yang kita ketahui inilah salah satu tugas Komisi X dalam kunjungan spesifik ini, meneyerap semua data, menyerap semua permasalahan-permasalahan untuk dapat kita dorong dan perjuangkan nanti bersama Kemenristekdikti," ungkapnya.

(RB/Armalina)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau