Pungli Birokrasi dan Gaya Hidup

Bagus Santoso.

Oleh: Bagus Santoso, anggota DPRD Provinsi Riau.

Guncangan pungli begitu dahsyatnya. Meluas dan melebar ke penjuru sudut negeri. Selama ini pungli keberadaannya sudah menjadi rahasia seluruh warga Indonesia. Hanya saja tak kuasa untuk berkata- kata.

Karena populernya si pungli, segala urusan di sembarang lini pasti ada. Pungli di strata kehidupan tertentu seakan menjadi budaya malahan dianggap prestise. Berurusan dengan pelayanan publik baik barang mapun jasa seakan tak afdol tanpa salam tempel.

Pungli menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu meminta sesuatu kepada seseorang tanpa menurut peraturan yang lazim. Maknanya pungli itu apapun bentuk pungutan atau bayaran diluar ketentuan atau tidak resmi.

Pungli terjadi karena, petugas pelayanan tak kuasa menolak saat disodorkan lembaran uang. Meski kertas uang itu hanya dengan nominal Rp 10 ribu. Begitupun obyek yang berurusan merasa terhornat dan mendapat kepuasan jika di dalam berkas map-nya ditaruh duit.

Pada celah demikianlah pungli menjadi " budaya" -kebiasaan. Yang terjadi kemudian kedua belah pihak saling membutuhkan dan ketergantungan. Sang pegawai melayani sepenuh hati kalau ada sogokan. Si orang memberikan karena merasa salah dan perasaan tak enak kalau tak memberikan senyuman duit tip - karena berharap servis pelayanan yang spesial.

Berikutnya, pegawai dan masyarakat akhirnya menjadikan uang tips " beselan" sebagai pendapatan tetap. Si-pengguna layanan memasukkan tambahan pungutan pungli sebagai pembiayaan pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu lagi.

Di alam nyata birokrasi, pungli ada dua; Pungli dari luar ( eksternal ) meminta bayaran tak resmi kepada masyarakat. Bisa kepada lembaga, perusahaan atau orang asing. Ini terjadi saat masyarakat mengurus perizinan atau dokumen yang diperlukan. Boleh jadi izin usaha, izin mengemudi, izin bekerja, sertifikat, KTP, Paspor, surat kawin, surat cerai bahkan sampai surat kehilangan kartu ATM.

Sedangkan pungli internal ( orang dalam ) ibarat jeruk makan jeruk. Sesama Aparat pemerintah saling memungli. Ini sangat mudah dibaca tetapi sulit dibuktikan yaitu pegawai ingin naik pangkat, mutasi sampai rotasi. Berebut jabatan eselon II sampai hanya untuk jadi Kabiro atau kabag. Bahkan sekedar untuk tingkat ecek- ecek jabatan kelas teri selevel kepala seksi. Inilah wajah pungli birokrasi. Sungguh minta ampun, praktek pungli sudah mendarah daging perlu perjuangan keras untuk menghapusnya.

Pungli membuat negeri ini di rundung duka lara. Studi kasus sektor tranportasi - rute perjalanan di pulau jawa dari Semarang ke Jakarta diketahui ; rata - rata uang untuk menyuap petugas sebesar Rp 50 ribu - Rp 100 ribu. Setiap pos sopir dicegat petugas lalu melempar duit tanpa amplop uang kertas Rp 10 ribu - Rp 20 ribu.

Mobil truk yang "wajib" lempar duit biasanya transportasi yang memuat barang. Diketahui Volume Mobil yang lewat sepanjang jalur pantura itu saban hari sebanyak 9.240 truk khusus yang mambawa muatan. Maka setiap hari akan terkumpul harta "rampasan" hasil pungli setiap hari sebesar Rp 462 juta - 924 juta. Angka yang tidak sedikit.

Bandingkan dengan sejumlah kasus yang ditangani olek KPK di Riau. Banyak pejabat eksekutif dan legislatif harus diperiksa sampai masuk penjara karena kasus gratifikasi Rp 10 - Rp 15 juta. Yang menerima hukumnya penjara. Siapa saja yang namanya disebut diperiksa berbulan- bulan lamanya. Bermakna pungli sama - sama penyakit. Atau pungli sama dengan atau lebih kronis dibandingkan korupsi .

Gerakan sapu bersih pungli yang dilakukan oleh presiden Jokowi, di Kemenhub lalu menangkap basah sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) . Jelas menunjukkan eksistensi perpunglian di negeri Indonesia sungguh begitu masif dan nyata.

Langkah Presiden mendapat reaksi yang positif dari rakyat. Dengan tertangkapnya oknum pungli PNS - membuat ciut nyali para pelaku yang sudah terbiasa melakukannya. Gema sapu bersih ampuh mereda praktek pungli.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Joko Prastowo saat menyamar "diperas" anak buahnya di pos jaga lalu lintas. Kapolda terpaksa "tunduk" dengan gertakan anak buahnya jika tidak membayar uang damai karena melanggar rambu lalu lintas.

Kapolda Riau Zulkarnain Adinegara dengan gagah memecat jabatan Kapolsek Kuala Kampar terkait pungli. Kapolda yang belum genap 2 bulan bertugas di Riau juga tak segan- segan menghukum 15 anggotanya - melalukan praktek pungli. Polisi yang seharusnya memberi layanan kepada masyarakat justeru berlaku sebaliknya.

Diketahui luas, modus pungli yang melibatkan aparat kepolisian antara lain meluluskan pembuatan SIM, tilang ditempat, membiarkan praktek ilegal logging, mengawal pelaku penyeludupan sampau membeking sabung ayam.

Pungli terpopuler di tubuh Polri meminta duit saat operasi razia kendaraan dengan sebutan uang damai. Sejauh ini belum ada studi kasus pungli "uang semprit" pelanggaran lalu lintas. Namun sudah diketahui secara luas sampai ke anak- anak play group adanya praktek uang damai di pos penjagaan polisi.

Belum juga muncul survey sesiapa saja yang pernah memberi uang tip saat melanggar lalu lintas. Tidak dapat dibayangkan boleh jadi melebihi angka pungli jalan raya yang ada di ruas pantura.

Jujur saja, untuk di lembaga Polri, mendapat sorotan yang lebih tajam. Polisi khususnya di bagian lalu lintas menjadi bahan gosip yang tak akan tamat ceritanya. Boleh dipastikan hampir semua orang yang bisa mengendarai sepeda motor, mobil dan angkot pernah berurusan dengan Polisi. Masyarakat tidak mau repot kena tilang mengikuti sidang. Dari pada berurusan panjang maka diselipkan duit di bawah STNK sebagai uang damai.

Wajar memang karena semua orang memacu kendaraan di jalan umum dan jumlahnya juga sama atau bahkan melebihi jumlah penduduknya. Jika sekarang penduduk Indonesia berjumlah 230 juta maka sebanyak itu jugalah sepeda motor dan mobil yang saban hari melaju di jalan raya.

Saking banyaknya pungli di jalan raya. Maka sampai ada istilah yang populer tapi membuat panas kuping. Jangankan petugas polisi yang berseragam membawa sempritan - "Polisi tidur pun" masih mengganggu perjalanan" .

Pungli tidak ada di daratan tetapi juga di udara dan lautan. Diberitakan KPK juga serius menyoroti Praktek pungli di Bea Cukai dan Imigrasi. Di kawasan Tanjung Priok masih marak praktik pungli melibatkan aparat berbagi instansi. Kajian KPK menyebutkan praktek pungli terungkap dengan fakta dilakukan oleh aparat bea cukai dan penegak hukum berada di belakang pengusaha.

Di Kementerian Dalam Negeri, telah menjatuhkan sanksi kepada sedikitnya 105 pejabat daerah yang terlibat praktek pungli alias pungutan liar dan korupsi. 105 orang itu dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil walikota serta anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten/ kota. Sanksi yang ditjatuhkan dari penuruan pangkat sampai pemberhentian tidak hormat.

Pungli & Gaya Hidup

Lebih Celakanya, pungli merajalela - - membabi buta. Saking butanya warga yang akan membayar pajakpun kena pungli. Warga kena kutip duit, padahal akan menyetor uang pajak atau retribusi.

Sebut saja saat warga dengan kesadaran akan membayar pajak sepeda motor atau mobil pribadi di kantor pelayanan pajak Dinas Pendapatan Daerah. Karena KTP asli tidak terbawa maka kompensasinya uang sogokan yang melengkapinya.

Polda Provinsi tetangga sebelah Kepri menggeledah Disdukcapil Batam. Dietemukan uang di setiap map pengurusan dokumen kependudukan. Tiga orang staf dan setumpuk map berselip duit kini berurusan dengan Polisi.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menegaskan tidak main-main dengan pungli. Kita tunggu gebrakan yang akan dibuat gubernur karena di SKPD merata pungli menjamur.

Menyoroti modus yang digunakan petugas Pajak kendaraan sangat keterlaluan. Orang mau bayar pajakpun di buat berliku rumit sulit bin berbelit- belit. Motto yang dipakai tetap " kalau dapat dipersulit kenapa harus di permudah" . Ujung-ujungnya duit (UUD), dengan senjata kata " kita bantu " maka duit Rp 50 ribu - Rp 100 ribu akan masuk kocek pribadi.

Untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor hendaknya pemerintah lebih memberikan kemudahan dalam pelayanan. Regulasi dengan syarat yang bertele- tele dimanfaatkan petugas untuk bermain kasar. Siapapun akan geleng- geleng kepala membayar pajakpun diminta " ditebas " juga.

Jangan salahkan masyarakat kalau akhirnya malas bayar pajak. Karena sememang dihadapkan pada pilihan yang tidak betol. Sebab kalau STNK mati akibatnnya tahu sendiri. Banyak pungli berdiri sepanjanga jalanan. Meski ranah STNK milik Dinas Pendapatan Daerah tapi kalau sudah di perjalanan sering berurusan dengan Polisi.

Diantara syarat membayar pajak adalah dengan membawa kartu tanda penduduk ( KTP) asli. Sementara kendaraan bermotor yang dimiliki dalam proses jual beli. Pemilik pertama sudah pindah kota, umur STNK sudah "kadaluwarasa ". Maka dengan - tega - setor pajakpun di "sembelih" atas nama kerakusan sang pungli.

Maraknya pungli karena kebiasaan yang salah kaprah. Budaya yang menyeleweng ini ditengarai karena berbagai faktor. Salah satunya karena mudahnya Bank memberikan kredit untuk barang sekunder atau kebutuhan untuk membeli barang- barang konsumtif.

Godaan kredit dengan bunga rendah boleh saja asalkan untuk pembiayaan kegiatan yang produktik dan menghasilkan. Lalu apa hubungannya dengan pungli.

Petugas, Pegawai atau pejabat pelayanan publik terutama PNS rata- rata sudah memiliki tanggungan kredit Bank. Istilah pasaran disebut; SK pegawai sudah "disekolahkan" di Bank. Biasanya Bank Daerah yang tidak lain milik pemerintah Daerah, di Riau dengan Bank Riau Kepri.

Selanjutnya, bank berhak atas pemotongan gaji PNS yang sudah terikat pinjaman dengan Bank. Yang terjadi adalan banyak PNS, setiap bulan hanya menerima gaji Rp 1 juta. Tergantung besar kecilnya pengajuan pinjaman yang disetujui pihak Bank. Bahkan ada PNS setiap tanggal muda sama sekali tidak menerima gaji.

Sementara kebutuhan harian tak dapat di elakkan. Perlu makan, perlu bensin, perlu bayar pulsa hand phone, perlu ke dokter dan juga pengin bergaya. Dengan sisa gaji jelas tidak akan mencukupi. Tersebab persoalan inilah awal dari terjadinya tumbuh suburnya tanaman pungli dan tindakan- tindakan tidak terpuji lainnya.

Andai saja Bank mengutamakan kredit produktif dan menekan atau memperketat kredit konsumtif boleh jadi membuat "nafsu" berkurang. Sementara Pemerintah juga menaruh duitnya di Bank sebab ada berkepentingan terhadap pendapatan dari bunga bank. Inilah alur yang menyesatkan selama ini dan perlu kecerdasan utuk keluar dari zona merah ini.

Belum lagi bombardir dunia maya yang mengumbar dan menggoda. Setiap membuka gadget, televisi, iklan di koran - terpampampang barang- barang eklisif dengan promo murah di media on line.

Ditambah ketularan gaya hidup yang glamour akibat manjadikan sinetron sebagai tontonan wajib. Maka hilang akal sehat, tak menakar " kocek kecik". Maka bagi siapa saja tak kuat dengan godaan ini, dijamin tidak saja melakukan pungli tetapi juga akan sanggup melakukan apa saja.

Maka timbul kata menyesatkan yang haram saja susah apalagi yang halal. Pungli memang sudah mengurat dan menggurita, pungli melibatkan banyak pihak tidak berjalan sendiri, tapi menghentikan pungli sangat efektif dimulai dari diri sendiri.

Tidak perlu kita tutup- tutupi, praktek pungli umurnya sudah tua sekali. Baik yang kasat mata atau tersembunyi. Di forum resmi tidak tidak pernah ada aparat yang jujur mengakui . Walau sampai tertangkap - basah kuyub sekalipun.

Bagaimana cara menghentikannya? Secara teori pungli terjadi karena adanya transaksi antara aparat dan masyarakat membawa uang tunai secara langsung. Maka perlu cara lebih modern dan mudah dikontrol yaitu dengan transaksi elektronik.

Sambil menuju proses tersebut secara teori juga ada solusi lain yakni dengan membuat alur yang jelas meliputi transparansi biaya, dan tenggat waktu.

Keterbukaan informasi dan ketentuan atau syarat untuk pelayanan publik harus dibuat sesederhana mungkin. Peraturan uang bertele- tele biang terjadinya pungli.

Sebenarnya banyak variabel yang dapat di analisis dalam kontek memerangi pungli birokrasi dan gaya hidup. Asalkan masing- masing kita berkomitmen dan merubah gaya hidup yang benar menurut kaidah hukum dan tuntunan Agama.***

Penulis menerima kritikan, tanggapan dan saran melalui email: kang.bagus@gmail.com