RIAUBOOK.COM - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau Saut Sihombing khawatir Peraturan terbaru PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri mengancam kelangsungan industri kelapa sawit di Provinsi Riau.

Menurutnya, Permen LHK terbaru soal gambut ini jelas berpengaruh pada kelangsungan bisnis sawit di Riau. Jika dipaksakan, regulasi baru tersebut bisa memukul industri sawit Riau yang banyak mengandalkan lahan gambut.

"Jika aturan itu dipaksakan, jelas akan berpengaruh pada kelangsungan bisnis kelapa sawit, termasuk di Riau ," katanya di Pekanbaru, Rabu (18/4/2017).

Salah satu beleid itu mengatur tentang pengelolaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter harus diubah statusnya menjadi hutan lindung. Kondisinya di Riau, luasan lahan gambut daerah setempat mencapai 3,8 juta hektare, dan 75% di antaranya memiliki kedalaman di atas 3 meter.

Bila aturan dalam Permen LHK diterapkan, lahan gambut itu harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung.

"Di saat negara luar mengobok-obok industri kelapa sawit nasional, di dalam negeri malah ikut pula menyulitkan pengembangan sawit," katanya.

Di Riau, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 3 juta hektare atau hampir separuh luas daratan provinsi itu. Dari total luas kebun sawit tersebut, 45% lahan sawit dimiliki masyarakat, 40% milik perusahaan, dan sisanya lahan petani plasma.

Dia meminta kepada pemerintah agar sama-sama mendukung pengembangan kelapa sawit nasional sebagai penopang perekonomian, bukan malah menyulitkan dengan beragam aturan yang ketat.

"Bila memang ada masalah dalam tata kelola sawit, mari sama-sama dibenahi bukan ditambah sulit dengan aturan baru," katanya.

APINDO

Respons terhadap keluarnya Permen LHK Nomor 17 ini juga telah disampaikan Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau, Wijatmoko Rah Trisno.

Menurutnya Permen Nomor 17 tahun 2017 bisa mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas memiliki lahan gambut, seperti Riau.

Secara umum kebijakan pemerintah ini bakal berpengaruh pada operasional perusahaan kertas dan sawit, khususnya bidang ketenagakerjaan.

Nilai Positif

Pendapat berbeda disampaikan Anggota DPD RI asal pemilihan Riau, Intsiawati Ayus yang menilai positif dengan diterbitkannya Permen.

Menurut senator Riau ini, kita harus melihat latar belakang terbitnya peraturan ini, yaitu upaya untuk pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup, terutama kawasan gambut.

"Peraturan yang merupakan implementasi dari PP 57/2016 ini bagi saya sangat positif karena pro pemulihan dan perlindungan kawasan gambut," ujarnya kepada RIAUBOOK.COM, Senin (17/4/2017). (RB/MCR/don)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau