RIAUBOOK.COM - Sejarah peradaban wilayah pesisir Kepulauan Meranti yang sejak 7 tahun lalu telah menyandang nama kabupaten, belakangan menjadi terkesan menimbulkan berbagai dilema yang berimplikasi negatif langsung bagi khalayak ramai.

Dimana sejak menjadi sebuah daerah otonomi baru, kehidupan masyarakat terutama bidang perdagangan menjadi lebih sulit. Alur masuk barang berbagai kebutuhan masyarakat luas itu selama ini mayoritas dipasok dari daerah pesisir yang sama yakni TB Karimun, Tanjung Pinang maupun Batam.

Bahkan juga diwarnai oleh kegiatan perdagangan lintas batas, bagi pedagang asal Meranti. Dari kegiatan tersebut berhasil membawa berbagai barang kebutuhan harian untuk masyarakat Meranti itu.

Syafi'i yang merupakan warga Selatpanjang,kepada Riaubook.com mengungkapkan, selama beberapa dekade lalu, kegiatan perdagangan lintas batas tidak pernah menjadi persoalan hukum, Sabtu (18/03/2017.

"Sebab bahkan ada perjanjian kedua negara selama ini yang membolehkan masyarakat Meranti berbelanja di negara jiran seperti Malaysia itu dengan volume transaksi terbatas untuk satu kali kunjungan," begitu ungkapnya.

Sehingga menjadi tradisi bagi pedagang asal Meranti bahkan masyarakat nelayan juga secara rutin berbelanja untuk kebutuhan harian ke negara tetangga tersebut. Tapi belakangan ini bahkan justru setelah Meranti resmi menjadi sebuah daerah otonomi baru, urusan perdagangan rakyat ini menjadi semakin dipersulit bahkan dipaksa ke ranah hukum.

"Masyarakat miskin di Meranti menuding Pemerintah Pusat saat ini telah mengabaikan letak posisi Meranti dan sejarah daerah yang berada persis di pesisir itu. Apalagi sebuah daerah terluar yang hampir semua kebutuhan dasar hidup rumah tangga harus dipasok dari luar daerah," ungkapnya kecewa. (RB/Jos)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau