RIAUBOOK.COM - Saat ini sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan negara, penggunaan anggaran pemerintah harus berbasis kinerja dan manfaat, demikian Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN-RB, M Yusuf Ateh mengungkapkan.

"Jadi saat ini kita harus mengubah pola fikir dari sebelumnya penganggaran didasari pada Line Item Budgeting, kini harus berbasis Performance Base Budgeting," ujarnya, saat Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), jajaran Pemkab Kepulauan Meranti, di Batam, belum lama ini.

Dijelaskannya, sistem penganggaran bukan didasari oleh dari mana dan untuk apa dana tersebut digunakan, tetapi harus berbasis kinerja. "Pengelola OPD harus bisa menggunakan anggaran dengan cara yang cerdas, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat," jelasnya.

Apalagi ditengah anggaran APBD yang semakin kecil saat ini, dia berpesan pengelola OPD harus bisa merencanakan penggunaan anggaran (Managemen Kinerja) dengan baik, sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Anggaran pemerintah harus dipakai dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat, agar tidak terjadi pemborosan," ucapnya.

Ia juga menambahkan, semua OPD harus mampu melaksanakan perannya dengan baik, hal itu dapat diukur dari manfaat keberadaan dari OPD, apa alat ukurnya dan target yang ditetapkan harus naik.

Yusuf Ateh juga mengomentari terkait rendahnya nilai LAKIP sebagian besar Pemerintah Daerah, dimana alasannya selain tidak berbasis manfaat juga tidak singkronnya antara Renstra, Renja dengan RPJMD yang di dalamnya tertuang visi misi Kepala Daerah.

Untuk itu kepada seluruh OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, M Yusuf Ateh meminta untuk menerapkan hal tersebut jika ingin nilai LAKIP meningkat menjadi B Plus, sesuai harapan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi.

Pada kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu, semua OPD diberikan pemahaman secara komprehensif terkait penyusunan SAKIP, yang diharapkan kedepan seluruh aparatur di OPD dapat menyusun rencana kegiatan yang bermanfaat, tepat sasaran dan efisien.

Sebelumnya, Bupati Irwan dalam sambutannya mengatakan, Asistensi SAKIP itu sangat penting dan strategis dalam rangka memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, guna perbaikan nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

"Jika sebelumnya pejabat struktural di OPD menganggap SAKIP dan LAKIP tidak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, maka setelah kita diskusikan ternyata seluruh prosedur yang dirancang dalam SAKIP dan LAKIP memandu kerja OPD secara lebih terarah dan terukur untuk meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi penggunaan uang negara," jelas Bupati.

Bupati mengharapkan, setelah kegiatan ini yang dilanjutkan dengan kerja keras setiap OPD, Nilai AKIP Pemkab Kepulauan Meranti menjadi B Plus atau minimal B, seperti prestasi meraih WTP 4 kali berturut-turut. (RB/MC)