RIAUBOOK.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mencontohkan sejumlah program yang semrawut yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp392 triliun.

Antara lain ketidakjelasan program dengan hasil yang dicapai seperti yang berlaku dalam pembangunan sarana irigasi di sebuah daerah. "Ada sarana irigasi direncanakan bangun tiga tahun, tapi tidak tersambung, tidak ada aliran air," katanya Rabu (10/5/2017).

Contoh lain, program pengentasan kemiskinan. Ada daerah yang punya program pengentasan kemiskinan, tapi kegiatan yang dilakukan hanya seminar dan studi banding yang tidak ada kaitannya dengan program kemiskinan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, selain pemborosan anggaran tersebut, pemerintah juga menemukan banyak anggaran di daerah yang tidak produktif. Anggaran lebih banyak yang dimanfaatkan untuk belanja birokrasi.

Berdasarkan data yang dimilikinya, ada 131 kabupaten/ kota yang rasio belanja pegawainya melebihi 50 persen dari total belanja mereka.

Daerah itu antara lain; Kabupaten Langkat yang mencapai 68,4 persen, Kota Pematang Siantar yang mencapai 66,25 persen dan Kota Tasik yang mencapai 66,07 persen.

Asman mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan. Untuk mengurangi anggaran belanja pegawai, pihaknya memutuskan untuk menghentikan penerimaan PNS di daerah yang total belanja pegawainya di atas 50 persen. "Akan dihentikan dulu," katanya. (RB/kpc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau