Riau Book -Disahkannya Ranperda Tarif Parkir oleh DPRD Kota Pekanbaru berbuntut panjang. Penolakan dari berbagai elemen masyarakat Pekanbaru terus berlanjut. Kali ini giliran LBH Riau yang siap pasang badan memprotes ranperda yang akan diterapkan tersebut.

LBH Riau akan segera mengajukan Judicial Review ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau jika perda tersebut disahkan, dan lolos verifikasi Gubernur Riau.

"Kita akan segera mengajukan Judicial Review ke Pemprov Riau jika perda itu tetap disahkan, atau berlaku," tegas Mayandri Suzarta dari LBH Riau, Jumat (6/11).

Judicial Review dilakukan LBH Riau ketika perda tersebut telah resmi berlaku pasca disahkan oleh DPRD Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Saat ini menurut Mayandri masih ada waktu tujuh hari untuk disetujui Walikota Pekanbaru, selanjutnya, terhitung 30 hari perda tersebut diterima Walikota, harus ditandatangani.

"Itu baru sah. Nah ketika ini dilakukan, kami akan ajukan Judicial Review," jelasnya.

Perda ini menurutnya akan menambah persoalan, dan merugikan masyarakat. Penerapan zonanisasi dalam perda parkir tersebut juga dianggap akan memunculkan polemik, dan persoalan.

"Zona juga menambah polemik baru, apa bedanya jalan A dengan Jalan B," kritiknya.

Sebelumnya, Senin (2/11) lalu telah mensahkan Perda Parkir di Tepi Jalanan Umum. Dalam Perda tersebut, tarif parkir dibagi dalam empat zona. Zona I terjadi dari jalan nasional, atau jalanan macet, zona II jalan provinsi, zona III jalan kota dan lokal, serta zona IV jalan lingkungan.

Zona I tarif parkir roda empat dipungut Rp 8 ribu dan roda dua Rp 4 ribu. Zona II, roda empat dipungut Rp 5 ribu dan roda dua Rp 3 ribu. Zona III, roda empat dipungut Rp 2 ribu roda dua Rp 1.000 dan roda 6 Rp 10 ribu. Zona IV roda empat dipungut Rp 2 ribu dan roda dua Rp Rp 1.000.