Riau Book -Anggota DPRD Riau periode 2009-2014, Gumpita ketahuan berbohong oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (12/11). Karena itu, jaksa bernama Pulung Rinandoro memintanya untuk jujur.

Gumpita ketahuan berbohong sewaktu jaksa Pulung menanyakan tentang sejumlah rapat pembahasan RAPBD-P Riau 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015.

Menjawab pertanyaan ini, Gumpita menjawab banyak tidak tahu. Bahkan, politisi Golkar ini menjawab tidak hadir, terutama dalam rapat informal yang dilakukan Gubernur Riau (non-aktif) Annas Maamun di rumah dinas Ketua DPRD Riau saat itu, Johar Firdaus.

"Saya tidak hadir kalau rapat itu," tegas Gumpita kepada majelis hakim yang diketuai Masrul SH.

Mendengar jawaban ini, Pulung memperlihatkan beberapa dokumen sitaan KPK yang berisi risalah rapat dan nama anggota DPRD Riau yang hadir. Dari dokumen itu, ada nama Gumpita sebagai peserta.

"Ini ada ni, nama siapa ni. Bukankah nama saudara Gumpita, apakah ada Gumpita yang lain," tanya Pulung kepada Gumpita.

"Begini, saya minta saudara saksi untuk hadir. Jangan ngarang kalau tidak ada dokumen, akhirnya ketahuan (berbohong). Jujur saja," tegas Pulung.

Dokumen rapat itu kemudian diperlihatkan di layar sidang, selanjutnya diminta hakim. Saksi Gumpita diminta melihat secara langsung.

Setelah peristiwa ini, Gumpita mulai tak berbelit-belit lagi memberi keterangan.

Dalam kesaksiannya untuk terdakwa Ahmad Kirjauhari (mantan anggota DPRD Riau), Gumpita mengaku pernah menerima sejumlah uang dari anggota DPRD lainnya, Riki Hariansyah. Uang itu diterima seiring dengan pembahasan RAPBD-P Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015.

"Ada terima terima Rp10 juta dari Riki. Katanya untuk operasional pembentukkan Provinsi Riau Pesisir, bukan soal APBD," kata Gumpita

Menurut Gumpita, uang itu sudah dikembalikan sewaktu dirinya diperiksa penyidik KPK di SPN Pekanbaru di Jalan Pattimura.

Belakangan, Gumpita mengetahui uang yang diterimanya berkaitan dengan pembahasan RAPBD-P 2014 dan APBD Riau 2015.

Dalam kasus ini, terdakwa Ahmad Kirjauhari didakwa KPK menerima uang Rp1,2 miliar dari Annas Maamun. Uang itu berkaitan dengan pembahasan APBD tersebut.