RIAUBOOK.COM - Politik di Indonesia diumpamakan seperti pesta resepsi pernikahan, terdapat tamu undangan mereka adalah tim sukses serta tim koalisi, dan ada juga para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penghulu, dan pengantinnya pasangan bakal calon kepala daerah.

Yang mengejutkan dan sudah menjadi rahasia umum yakni adanya mahar politik yang jumlahnya fantastis. Beberapa pekan terakhir ada tiga partai malah sudah tersandung kasus mahar politik, seperti Gerindra, Hanura dan PKS.

Gerindra

Kabar mahar Partai Gerindra sebelumnya mencuat dari kadernya sendiri yakni La Nyalla Mattalitti. Dia menuding ada permintaan uang miliaran rupiah oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat mantan ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018.

"Saya pikir main-main ternyata ditagih betul Rp 40 miliar.Alasannya untuk membayar uang saksi. Saya sudah pertegas kepada Pak Prabowo, kasih kesempatan saya, keluarkan dulu surat rekomendasinya kemudian saya kumpulkan rekan-rekan pengusaha muslim saya untuk membantu," kata La Nyalla.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah akan tudingan La Nyallaterkait adanya permintaan uang sebesar Rp 40 milliar oleh Prabowo Subianto. Fadli mengaku tidak pernah mendengar ataupun menemukan bukti akan pernyataan itu.

Dia meyakini Prabowo hanya menanyakan kesiapan finansial La Nyalla sebagai kebutuhan logistiknya selama Pilkada Jatim 2018.

"Kalau misalnya itu terkait dipertanyakan kesiapan untuk menyediakan dana untuk pemilik yang digunakan untuk dirinya sendiri itu sangat mungkin," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Hanura

Partai Hanura juga kini sedang disibukkan dengan kasus mahar politik.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan, salah satu alasan pemecatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) adalah karena ia kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah.

SK ganda itu muncul akibat perubahan keputusan pengusungan calon kepala daerah dalam waktu singkat.

"Dia sudah buat SK (Surat Keputusan), dibuat dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kemudian esoknya dia cabut lagi SK itu, diambil, dan diminta kepada Sekjen (Partai Hanura Sarifuddin Sudding) untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya Sekjen menolak, karena malu dong," kata Dadang, di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (15/1).

Mahar politik yang diminta Hanura kepada para bakal calon kepala daerah nilainya variatif, namun yang mencuat per kursi legislatif dihargai Rp350 juta.

PKS

Pasangan Brigjen Pol (purn) Siswandi dan Euis Fety Fatayati yang diusung oleh koalisi umat itu gagal maju di Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Cirebon, Jawa Barat. Penyebabnya, karena salah satu partai pengusung meminta mahar miliiaran rupiah.

Satu partai yang dimaksud adalah PKS yang meminta mahar sampai miliaran. Padahal, koalisi umat yang terdiri dari tiga partai, yaitu PAN, Gerindra dan PKS sebelumnya telah bersepakat untuk mengusung pasangan Siswandi-Euis pada Pilwalkot Cirebon.

Akhirnya, Siswandi-Euis harus menerima kenyataan pahit bahwa PKS tidak mengeluarkan rekomendasi sampai batas akhir pendaftaran ke KPU Cirebon. Dengan demikian, pasangan itu gagal maju, akibat syarat kursi sebagai tidak terpenuhi.

Ia mengaku tidak keluarnya rekomendasi dari PKS karena dirinya tidak memenuhi permintaan mahar yang diminta oleh partai tersebut, apalagi nominal mahar yang diminta cukup tinggi.

Siswandi mengatakan nominal mahar tersebut diminta oleh salah satu pengurus PKS Mr D pada H-1 pendaftaran.

Pengamat politik dari Universitas Riau, DR Hasanudin menyatakan, tingginya kos politik termasuk pada mahar parpol bisa berdampak pada kinerja keetika terpilih nanti.

Menurut dia, fokus utama pemimpin yang banyak mengeluarkan uang pada saat pencalonan adalah mengembalikan modal politik sebelumnya sehingga program-program yang dijalankan tidak menyentuh pada kepentingan masyarakat. (RB/fzr/cnn)