Riau Book -Badan Reserse Kriminal Maber Polri mengambil alih penanganan dugaan korupsi pembangunan Kantor Bupati Rokan Hilir. Pembangunan bangunan berkubah itu menelan APBD Rohil Rp133 miliar, tapi diduga tak bisa digunakan karena posisinya langsung miring.

Pengambilalihan ini dibenarkan Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK didampingi Kasubdit III Reserse Kriminal Khusus Polda Riau AKBP Wahyu Kuncoro.

"Sudah diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri. Polda telah melimpahkan dan nantinya tetap dikordinasikan," ungkap Guntur, Jumat (11/12/2015).

Menurut Guntur, pengambilalihan itu merupakan inisiatif Bareskrim. Hal demikian menjadi alasan utama Polda Riau, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

"Bareskrim yang minta menanganinya, kemudian dilimpahkan," sebut Guntur.

Sebelumnya dalam kasus itu, tambah Guntur, penyidik Polda Riau telah meminta keterangan kontraktor pelaksana pembanguna gedung, yaitu pihak PT Hutama Karya dan PT Indici.

"Sebelumnya, penyidik juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dan memeriksa struktur tanah gedung," ujarnya.

Data dirangkum, Kantor Bupati Rokan Hilir dibangun pada tahun 2010, sewaktu Annas Maamun masih menjabat Bupati Rokan Hilir. Dalam APBD dianggarkan memakai sistem multiyears dengan total Rp133 miliar.

Dana pembangunan dikucurkan secara bertahap. Pertama, pembangunan tahun 2010 dikucurkan anggaran Rp29 miliar lebih, tahap II pada tahun 2011 dikucurkan anggaran sekitar Rp57 miliar dan tahun 2013 sekitar Rp43 miliar.

Dalam kontrak awalnya, pembangunan hanya 6 lantai. Tak lama kemudian, pembangunan diduga dipaksakan hingga 9 lantai.

Begitu diresmikan dan digunakan, gedung serba cat putih dan berkubah itu miring dan terancam ambruk. Polisi yang mendapat laporaan langsung melakukan penyelidikan.