RIAUBOOK.COM - Sekertaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hizaji mengatakan, dalam menekan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sampai pada angka 5 persen, perlu memperhatikan dua hal.

"Di satu sisi kita menjaga agar terjadi penurunan harga yang signifikan di masyarakat supaya masyarakat punya daya beli untuk itu, yang kedua, kita juga harus memperhatikan kebutuhan keuangan daerah, kalau turunnya 5 persen, akan signifikan menurunkan pendapatan daerah, bagi Pemerintah Provinsi mungkin tidak terlalu berpengaruh, karena kita hanya mendapatkan 30 persen dari pendapatan," kata Sekda saat wawancara dengan RiauBook.com di Halaman Mesjid, Kantor Gubernur Riau, (9/3/2018).

Namun bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Kata Sekda, hal tersebut cukup signifikan pengaruhnya.

"Karena 70 persen itu bagian mereka, dan itu kita serahkan ke DPRD, silahkan DPRD sebagai Wakil Rakyat supaya memiliki pemikiran untuk kepentingan rakyat, silahkan memutuskan, karena ranah untuk membahas itu ada di DPRD, kita akan ikuti berapa harga yang akan ditetapkan, karena keputusan ada di Dewan, " kata Sekda.

Kata Sekda, yang penting sudah ada niat baik untuk menurunkan harga BBM tersebut dan yang kedua juga harus memikirkan kepentingan kabupaten/kota.

"Makanya kita dari Pemprov berusaha tidak hanya sampai di situ, tidak hanya melihat dimensi harga, kita berharap Pertamina juga fair, jadi jangan ada melakukan pembulatan harga ke atas, harga pokok itu harus disesuaikan dengan harga-harga provinsi, jangan dibulatkan ke atas," ujarnya.

Sekda penjelaskan, misalnya nanti perhitungan PBBKB nya turun menjadi 7,5 persen, berapa harga pokok yang menjadi rata-rata yang berlaku di seluruh Indonesia dan itu yang diacu.

"Jadi bukan harga patokan kemudian di tentukan penyesuaiannya dengan pendapatan, jadi Pertamina juga harus fair," kata dia. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau