RIAUBOOK.COM - Tudingan terhadap PT Pertamina yang membatasi kuota distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Provinsi Riau yang sempat dilontarkan oleh Sekertaris Daerah Riau Ahmad Hijazi beberapa waktu lalu kembali diperkuat oleh pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim ( 12/3/2018).

Wan Thamrin Hasyim meminta Pertamina untuk tidak membatasi kuota distribusi jenis Premium, sementara Pemerintah Daerah sedang mengupayakan penurunan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).

"Jelasnya kita siap (menjalankan keputusan DPRD terkait revisi PBBKB), terus terang saja itu (pajak) jangan dijadikan alasan Pertamina, itu saja masalahnya," kata Wan Thamrin kepada RiauBook.com saat ditemui RiauBook di Kantor Gubernur Riau.

Kata dia, pihak Pertamina juga harus mempertimbangkan kalau Provinsi Riau adalah penghasil migas terbesar di Indonesia.

"Dia (Pertamina) juga harus berfikir, Riau ini penghasil utama Migas di Indonesia, kita minta harus ada sebuah keistimewaan kepada Riau, itu yang kita minta, tapi jangan karena alasan itu (pajak), sekarang Premium langka di Riau, seharusnya tak boleh seperti itu," Wan Thamrin menegaskan.

Sebelumnya, Sekdaprov Riau menuding Pertamina tidak fair dalam menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan yang notabene adalah milik negara.

"kita berharap Pertamina juga fair, jadi jangan ada melakukan pembulatan harga ke atas, harga pokok itu harus disesuaikan dengan harga-harga provinsi, jangan dibulatkan ke atas," kata Sekda.

Kata dia juga, Pertamina seharusnya mengacu pada harga pokok rata-rata yang berlaku di seluruh Indonesia.

"Jadi bukan harga patokan kemudian ditentukan penyesuaiannya dengan pendapatan, jadi Pertamina juga harus fair," ujar nya.

Selain itu, Perusahaan Plat Merah tersebut juga dinilai tidak mengikuti apa yang telah diatur oleh negara.

"Kalau itu untuk kepentingan rakyat mestinya Pertamina perduli dong, jadi jangan orientasi bisnis murni, oke lah bahwa sekarang tidak ada subsidi lagi, jadi premium itu kan bukan BBM bersubsidi lagi, tetapi kan negara sudah mengatur tingkat harga sesuai harapan pemerintah, dan itu perintah negara, kata Sekda.

Sekda juga meminta kepada Pertamina untuk memberikan keputusan kepada masyarakat dalam memilih sehingga ada persaingan bisnis yang sehat.

"Tatkala harga Pertalite kemudian turun, serahkan kepada masyarakat untuk memutuskan, ada 'equelibrium' namanya, titik keseimbangan antara kualitas dengan kebutuhan volume dan daya beli, itulah yang akan jadi keputusan rakyat untuk memilih, apakah dia memilih jenis Premium atau Pertalite," ujarnya.

Artinya, kata dia, ini adalah sistem yang dalam teori ekonomi akan menjadikan persaingan sempurna.

"Jadi masyarakat memiliki kapasitas untuk memilih, tapi kalau misalnya Pertalite tinggi, sementara Premium ditarik, rakyat kan tidak punya pilihan, kalau misalnya supply Premium dilancarkan, kuota alokasi dipenuhi, distribusi diratakan, kemudian harga Pertalite dinetralisir pada harga yang layak dengan kemampuan daya beli masyarakat, dengan tidak ada mark up dari sisi harga pokok, kemudian ada komitmen untuk menjaga keseimbangan pajak tidak lebih tinggi dari daerah lain, pasti rakyat memiliki kemudahan untuk memilih," Sekda menuturkan.

Hingga berita ini diturunkan, RiauBook.com telah mencoba menghubungi untuk konfirmasi perihal tersebut kepada Manager Communication Pertamina MOR I Rudi Arif Rianto namun belum mendapat jawaban, pesan singkat yang dikirim juga belum belum dibalas. (RB/Dwi)