Riau Book - Kalangan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau mengkritik kinerja eksekutif setelah dianggap lambat dalam mengentaskan masalah kemiskinan di daerah itu.

"Untuk itu keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan sangat dibutuhkan," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) A DPRD Kepulauan Meranti, Marhisyam kepada wartawan usai Sidang Paripurna Pengesahan Perda di Balai Sidang Dewan, Senin (14/12).

Ia mengungkapkan, keberadaan Perda itu dimaksudkan untuk mendorong peran seluruh SKPD dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Kita ingin dengan keberadaan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan di daerah ini, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti memiliki landasan untuk memaksimalkan perannya dalam mengentaskan kemiskinan," harapnya.

Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan, jelasnya, merupakan inisiatif DPRD. Kedepan seluruh SKPD Pemkab Kepulauan Meranti wajib menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. "Yang betul-betul menyentuh bagi kesejahteraan masyarakat," tambah Anggota Pansus A lainnya, Zubiarsyah MS SH.

Selain Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Fauzi Hasan SE, juga mengesahkan empat Ranperda lainnya menjadi Perda. Sehingga total Perda baru yang disahkan berjumlah 5 Perda dari 6 Ranperda yang sempat diusulkan.

"Salah satunya lagi ada Perda mengenai retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Perda itu diharapkan dapat membantu membangunan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah," tambah Zubiarsyah. (MC Riau)