RIAUBOOK.COM - Pemerintah tengah menyiapkan mandatori penggunaan bahan baku lokal 10 persen untuk industri pangan nasional yang memproduksi bahan bahan baku berbasis impor.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Agung Hendardi mengatakan, dalam Gelar Pangan Nusantara beberapa waktu lalu bersama Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo membahas upaya diversifikasi pangan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku pangan di Indonesia.

"Kita berinisiatif, bagaimana kalau kita buat suatu mandatori kepada industri pangan nasional yang memproduksi pangan, yang berbahan baku berbasis impor menggunakan 10 persen produk lokal, Insyaallah regulasi ini bisa kita luncurkan untuk menggugah semangat kita dalam meningkatkan produksi sagu kita," kata Agung dalam Simposium Sagu Asean Ke 4 Tahun 2018, di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Selasa (7/8/2018).

Agung menuturkan, jika Industri pangan nasional menggunakan 10 persen bahan baku lokal, maka semua indikator pembangunan sifatnya akan positif.

Walau begitu, dirinya menilai peluncuran regulasi tersebut tidak akan berjalan dengan mudah.

"Katakanlah kalau kita menggunakan 10 persen bahan lokal kita untuk mengganti impor terigu, kita membutuhkan 1 juta ton tepung sagu lokal, masalahnya hari ini produksi sagu kita baru 400 ribu ton, kalau kita memutuskan mandatori 10 persen, kita butuh satu juta ton," tuturnya.

Namun begitu, Agung mengatakan kalau langkah tersebut merupakan kesempatan emas bagi sektor pangan Indonesia.

"Mudah-mudahan Pak Menko dan Pak Presiden memiliki pemikiran yang sama dengan kita," dia berujar.

Selain terhalang dengan akan kebutuhan volume yang besar, penerapan mandatori tersebut juga memiliki tantangan besar, yakni daya saing.

"Kami sudah melakukan kajian, apakah dengan menggunakan produk yang berbahan baku berbasis impor, misalnya terigu, jika dicampur dengan 10 persen sagu, kira-kira kualitasnya berubah atau tidak, ini kita sedang buat kajian, yang kedua, harga sagu masih diatas terigu, tentunya ini menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing," kata Agung.

Sementara, Agung menambahkan, jika mandatori tersebut sudah ditetapkan, kemudian harga tepung sagu mencapai satu setengah kali lipat, maka akan menjadi masalah dalam meningkatkan efisiensi.

Dihadapan peserta seminar tersebut Agung menyampaikan, perjalanan panjang dalam upaya diversifikasi pangan di masyarakat telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, oleh karena itu pihaknya butuh dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak dalam pengembangan pangan kedepan. (RB/Dwi)