RIAUBOOK.COM - Rokok menjadi produk tembakau yang peredarannya begitu luas, namun diklaim produk ini menjadi ancaman besar kesehatan bagi para pecandunya, bahkan bisa membunuh.

Dilema, ketika rokok menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia, pemerintah justru melakukan subsidi silang lewat pajak produk tembakau itu demi 'menyehatkan' Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang 'sakit'.

Kepala Bidang Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ispan S Syahputra, menjelaskan pemotongan pajak rokok untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan sudah mulai dilakukan. Di Riau sendiri, ada sebesar Rp32,6 miliar yang dipotong di triwulan III.

Menurutnya, seharusnya di tahun 2018 hingga triwulan III, ada pendapatan dari pajak rokok yang harus diterima Riau sebesar Rp196,181 miliar.

Rinciannya, di triwulan I Rp15,8 miliar, triwulan II Rp93,3 miliar, dan triwulan III Rp87,073 miliar. Sedangkan pemootongan hanya untuk triwulan III. "Pajak rokok yang dipotong itu hanya di triwulan III," kata Ispan usai, Kamis (29/11).

Pemotongan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok. Sesuai itu, pemotongan dilakukan sebesar 37,5 persen.

Sehingga kata Ispan, dari penerimaan di triwulan III sebesar Rp87,073 miliar, dipotong 37,5 persen, atau Rp32,6 miliar. "Di triwulan III, pajak rokok yang harus diterima sebesar Rp87,073 miliar. Tapi sudah dipotong langsung oleh pusat 37,5 persen. Sehingga yang diterima kas daerah itu Rp54,4 miliar," ujarnya.

Dari Rp54,4 miliar tersebut kata Ispan, akan dibagihasilkan 75 persennya ke kabupaten/kota di Riau. Totalnya, ada Rp38,094 miliar yang dibagi dengan nilai bervariasi. "Inilah yang kita bagi secara proporsional ke kabupaten/kota sesuai jumlah penduduk masing-masing," jelas Ispan.

Rinciannya, Pekanbaru menerima menerima bagi hasil pajak rokok Rp4,4 miliar, Dumai Rp2,4 miliar, Bengkalis Rp3,2 miliar, Inhu Rp2,9 miliar, Inhil Rp3,5 miliar, Kampar Rp3,9 miliar, Kuansing Rp2,6 miliar, Pelalawan Rp2,7 miliar, Rohul Rp3,3 miliar, Rohil Rp3,5 miliar, Siak Rp2,9 miliar, dan Kepulauan Meranti Rp2,2 miliar.

Ispan juga menjelaskan, triwulan I dan II sengaja tak dipotong. Pemberlakukan pemotongan dimulai untuk triwulan III dan seterusnya. "Untuk triwulan III ini, dipotong di awal dulu oleh pusat," ujarnya.

Sedangkan untuk triwulan IV dan tahun 2019, masih dilakukan penghitungan berapa besaran angka yang dipotong. Jika kontribusi daerah untuk anggaran jaminan kesehatan sudah di atas 37,5 persen, maka tidak dilakukan pemotongan lagi.

"Di triwulan IV, baru dilakukan penghitungan kembali. Makanya hari ini kita lakukan sosialisasi sekaligus rekonsiliasi data dengan kabupaten/kota," ujarnya.

Jika memang dari hasil rekonsiliasi ini ternyata kontribusi daerah sudah lebih 37,5 persen kata Ispan, maka di triwulan IV tidak akan ada potongan lagi. "Tapi jika kurang dari 37,5 persen, maka selisih yang kurang itu yang akan dipotong oleh pusat," sebutnya.

Daerah kata Ispan, juga diminta untuk menyampaikan data anggaran untuk jaminan kesehatan ini. Paling lambat 30 November, daerah harus mengirimkan data ke pusat.

"Tapi sampai 30 November tidak menyampaikan rekonsiliasi data, maka akan dipotong langsung oleh pusat sebesar 37,5 persen. Pusat akan menanggap belum memenuhi 37,5 persen. Mudah-mudahan Riau, sudah lebih 37,5 persen," katanya. (RB/MCR)