RIAUBOOK.COM - Hingga saat ini, 28.32 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau masih ditopang oleh sektor industri pengolahan.

Oleh karena itu, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau Asrizal mengatakan, sektor industri pengolahan di wilayah setempat masih perlu dorongan dalam menghadapi defisit neraca perdagangan.

"Kita mengetahui bahwa impor kita lebih besar dari ekspor, contohnya di Buka Lapak saja, yang memasarkan produk IKM itu kebanyakan produk-produk dari luar," kata Asrizal kepada RiauBook.com, Rabu (19/12/2018) saat ditemui di Kantor Gubernur Riau.

Asrizal mengungkapkan, beberapa permasalah yang dihadapi, khususnya dalam sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah masih ada ketidaksiapan untuk berkompetisi secara global.

"Ada tiga hal yang jadi perhatian, pertama adalah kuantitas produk yang belum mencukupi, barang itu dibutuhkan tapi belum bisa dipenuhi," tuturnya.

Permasalahan kedua, kata dia, adalah dari segi kualitas produk, dan yang yang terakhir adalah regulasi, "dari sisi regulasi masih banyak yang harus dipenuhi IKM kita, contohnya mereka harus memenuhi izin pangan industri rumah tangganya (PIRT) dan sertifikat halal dari Majelis ulama Indonesia, izin edar dari Balai POM dan pelabelan dari Kementerian Hukum dan Ham".

"Inilah yang harus kita fasilitasi, bukan lagi IKM-nya yang langsung berurusan, tapi Pemprov, Pemkab yang memfasilitasi IKM itu secara kolektif untuk pengurusan ini sehingga ada kemudahan dan hemat dalam biaya," demikian Asrizal. (RB/Dwi)