RIAUBOOK.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau memandang lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2014.

Untuk itu, FITRA mendorong agar kebijakan pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Syamsuar nanti, bisa memasukkan skema bantuan keuangan dalam isu-isu strategis lingkungan.

Apalagi, penyelamatan lingkungan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun sebelumnya tidak didukung program dan skema penganggaran yang jelas.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Rabu (16/1/2019) di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, FITRA turut melibatkan Tim Transisi Syamsuar dalam membahas Formulasi Kebijakan Fiskal Berbasis Kinerja Upaya Perlindungan serta Perbaikan Hutan dan Lahan dalam RPJMD Riau 2019-2014.

"Sebenarnya provinsi ini uangnya banyak, tahun 2019 kan terjadi penurunan bantuan keuangan, kalau 2018 itu sampai Rp250 miliar, tahun sebelumnya Rp600 miliar, bahkan sebelumnya lagi pernah Rp1 triliun, sekarang itu hilang, kita ingin dorong kebijakan pemerintah baru melalui RPJMD itu agar skema bantuan keuangan itu masih penting untuk pemeritah kabupaten dan kota," kata Tim Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi kepada RiauBook.com.

Triono mengatakan, jika Pemerintah Provinsi hanya mengandalkan sistem yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa melibatkan kabupaten/kota, maka untuk mencapai target pembangunan di berbagai sektor dan isu tidak akan optimal,

"Maka harus ada bantuan, dulu itu ada bantuan terus kenapa di revitalisasi kebijakannya? Itu karena dulu, misalnya di kesehatan, dia punya peraturan gubernur yang mengatur soal pembagian, tapi 2017, 2018, 2019, formula itu tidak dipakai, itu hanya kebijakan politik saja," paparnya.

Karena itu, Triono mengatakan, pihaknya ingin mendorong supaya ada formulasi pagu bantuan keuangan untuk kabupaten/kota sebelum pengajuan proposal,

Selain untuk pemerataan, tujuan pagu tersebut juga dimaksudkan untuk pemberian insentif bagi kabupaten/kota yang berhasil membantu pencapaian target RPJMD Provinsi Riau.

"Salah satunya lingkungan hidup, karena tidak menutup kemungkinan kabupaten/kota secara kebijakan politik juga melakukan perusakan lingkungan, menghilangkan tutupan hutan, agar menjaga itu maka kita dorong agar mereka dapat insentif," tuturnya.

Triono juga menilai, saat ini ruang fiskal provinsi Riau masih sangat longgar untuk membuat skema bantuan keuangan itu, "kalau provinsi memberi bantuan ke kabupaten Rp500 miliar per tahun, itu tidak mengganggu APBD, kecuali provinsi masih mau bangun Gedungnya Kejati sampai 5 atau 6 kantor lagi". (RB/Dwi)