RIAUBOOK.COM - Dari 137 Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) yang telah terkareditasi Bawaslu RI, ada 6 lembaga yang nantinya akan mengawasi jalannya pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi Riau tanggal 17 April 2019.

Keenam lembaga tersebut adalah LKSPK (Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer), JAPRI (Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Mappilu (Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu) serta PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Neil Antariksa, menjabat sebagai Koodinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Humas, dan Hubungan antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan bahwa setiap LPP memiliki tugas, wewenang serta larangan sebagaimana telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017, yakni pada Pasal 435-447.

Neil mengatakan, LPP memiliki kewajiban mematuhi perundang-undangan terkait pemilu menggunakan tanda pengenal dan melaporkan jumlah anggotanya.

"Lembaga Pemantau Pemilu wajib mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu, menghormati penyelenggara pemilu dan adat istiadat, netral dan objektif," tuturnya.

Terkait larangan, Neil menambahkan bahwa setiap LPP tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu, tidak boleh mencampuri tugas dan wewenang penyelenggara.

"Apalagi memihak kepada peserta pemilu, mempengaruhi pemilih, membawa senjata tajam dan masuk dalam TPS," kata dia.

Lebih lanjut Neil menerangkan, adapun hak-hak yang dimiliki oleh personel LPP, yakni mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah, mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaran pemilu, memantau proses pemungutan serta perhitungan suara dari luar TPS, mendapat akses informasi yang tersedia dari jajaran Bawaslu.

selanjutnya LPP juga berhak menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, "dan yang terakhir menyampaikan temuan kepada jajaran pengawas apabila pelaksanaan proses tahapan pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Neil berharap, dalam pelaksanaan pemungutan suara nanti, setiap pemantau pemilu dapat membantu mengawasinya dari awal hingga akhir. (RB/Dwi)