RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi (PANRB) Syafruddin, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintah pusat maupun daerah harus tetap menjaga netralitas dan tetap fokus bekerja melayani masyarakat.

"ASN jangan masuk ke dalam hiruk pikuk opini politik yang masih berlangsung!" tegas Syafruddin saat konferensi pers, sehari pasca pelaksanan pemilu, Kamis (18/4/2019) di Kementerian PANRB, Jakarta.

Ia meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengawasi ASN yang ada di masing-masing lingkungan, karena ASN sebagai petugas negara berkewajiban melaksanakan pelayanan publik demi kepentingan negara.

Mantan Wakapolri tersebut juga mengimbau agar para abdi negara menjaga suasana tetap kondusif, lebih penting lagi memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.

"Mari semua ASN menjaga suasana agar tetap kondusif," ajak Syafruddin.

Sebelumnya, Syafruddin telah berulang kali mengimbau ASN untuk menjaga netralitas, dia menegaskan ASN memiliki hak politik namun hanya dapat digunakan dalam bilik suara dan tidak untuk berpolitik praktis.

ASN yang terlibat kepentingan politik, kata dia, akan diganjar sanksi sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/94/M.SM.00.00/2019, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas, instansi pemerintah menindaklajuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin.

Di mana, penyelesaian pelanggaran ASN dilakukan berdasarkan PP No. 42/2004 dan PP No. 53/2010.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tembusan Menteri PANRB.

Jika hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), KASN dapat merekomendasi kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (RB/Dwi)