RIAUBOOK.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau mencatat, sementara ini ada 22 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di wilayah setempat, diputuskan harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan, dari data sementara, ada 14 TPS yang wajib PSU dan ada 8 TPS yang wajib PSL.

"Tapi ini data masih bergerak, karena data Kota Pekanbaru belum masuk," kata Rusidi kepada RiauBook.com usai menyampaikan laporan pelaksanaan pemilu kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Video Conference di Kantor Gubernur Riau, Kamis (18/4/2019).

Rusidi menyebut, pelaksanaan PSL dan PSU dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak suara setiap warga negara.

"Ini prinsipnya adalah tidak boleh seorangpun warga negara yang tidak bisa menggunakan hak suaranya, kami melindungi setiap warga negara untuk menggunakan hak suara mereka," tutur Rusidi.

Lebih lanjut dia menerangkan, ada kategori dalam memberi keputusan terhadap TPS untuk melaksanakan PSU, "di antaranya, ada pemilih yang tidak berhak melilih di suatu TPS, kemudian dia memilih di TPS tersebut, maka itu dilakukan PSU, kemudian tidak sinkronnya data antara jumlah pemilih dengan surat suara".

"PSU terjadi bukan karena kecurangan, karena kalau kecurangan konotasinya disengaja oleh penyelenggara, tapi ini pelanggaran, yang seharusnya tidak boleh mencoblos di situ kemudian mencoblos di situ. Kemudian ada yang mencoblos dua kali," Rusidi menambahkan.

Karena itu, lanjut dia, demi azas penyelenggaraan untuk kepastian hukum dan akuntabilitas serta profesionalitas maka hal itu harus dilakukan, sehingga diharapkan proses pelaksanaan pemilu bisa dipertanggungjawabkan.

Terkait waktu pelaksanaan PSU dan PSL, Bawaslu masih belum bisa memastikan secara rinci, hal itu karena saat ini masih dilakukan rekapitulasi data secara kolektif untuk disampaikan kepada KPU Riau selaku penyelenggara. (RB/Dwi)