Riau Book - Ribuan masyarakat Riau terus menantikan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Tiga tahun dicanangkan, realisasi RLH belum juga sampai ke tangan warga dengan ekonomi menengah ke bawah.

Seperti di 2015, program RLH harus dibatalkan karena penganggarannya berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM-Bangdes) Provinsi Riau.

Dimana instansi tersebut tidak bisa menjalankan karena tidak memiliki tenaga teknis pembangunan. Hingga akhirnya program tersebut tidak berjalan dan dikembalikan ke Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Riau.

Dengan harapan masyarakat yang begitu besar, Legislator Riau meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar tidak ada lagi pembatalan dalam pembangunan rumah layak huni tahun ini.

Anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby, Minggu (10/1/2016), mengingatkan agar tidak ada lagi alasan oleh Pemprov Riau untuk tidak merealisasikan pembangunan 2 ribu unit RLH yang dianggarkan tahun 2016.

"Kita tidak ingin program ini kembali batal. Kalau bisa dimulai di awal tahun ini akan lebih baik. Target akan tercapai untuk merealisasikan 2 ribu tersebut," tegas Suhardiman.

Hal ini juga mengantisipasi masalah waktu yang timbul pada 2015 silam. Karena setelah peralihan ke Dinas Cipta Karya, waktu yang tersedia tidak mencukupi.

Tahun 2016, ada sekitar 2.000 RLH yang akan dibangun untuk bagi masyarakat miskin yang tersebar di 12 kabupaten/kota yang ada. Nilai satu unit RLH sekitar Rp70 juta. Pembangunan sendiri melibatkan RT/RW dalam penentuan penerima. Pengerjaan juga melibatkan OMS (Organisasi Masyarakat Sekitar).(MC Riau)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau