RIAUBOOK.COM - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin menegaskan, tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Hal ini seiring disepakatinya perubahan redaksi Pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun 2019 dan Pasal 10 ayat 2 PP 36 tahun 2019.

Apalagi, kata dia, pada Permendagri Nomor 38 tahun 2019 mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2019 telah jelas ditegaskan agar Pemda menyediakan anggaran untuk gaji ke-13 dan THR.

"Sudah ada kepastian bahwa gaji ke-13 maupun THR bisa dibayarkan tepat waktu," ucap Syarifuddin di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Jelas Syarifuddin, jika ada daerah yang belum menganggarkan atau tidak memiliki cukup anggran, maka penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD, tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019.

"Harapan kita, pemerintah, bahwa dengan keluarnya PP 35, 36 2019 tak ada daerah merasa kesulitan lagi di dalam penyediaan anggarannya," demikian Syarifuddin.

Sumber: liputan6.com