RIAUBOOK.COM - Pihak Kementerian PUPR menawarkan skema utang yang bisa digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk pembiayaan dalam menggesa percepatan pembangunan infrastruktur di "Bumi Lancang Kuning".

Pola pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema availabilty payment (AP), merupakan tawaran yang disampaikan Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Henry dalam pertemuan bersama Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya di Jakarta, Selasa (21/01/2020).

"Persoalan kita selama ini, kita ingin bangun sesuatu, tapi uang tidak ada atau kurang. Akhirnya, tak jadi-jadi," ungkap Herry di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta.

Henry menilai pola ini cukup baik dan masuk akal di tengah keterbatasan APBD dan APBN, lantaran mengutamakan adalah servis atau pelayanan.

Diakuinya, ada semacam penolakan dari masyarakat bila pemerintah memilih skema pinjaman, meski sebenarnya juga bisa jadi alternatif untuk menggesa roda pembangunan.

"Gampangnya kan begini. Kita ingin punya rumah, tapi tak punya duit. Ya kita pinjam," katanya.

Namun skema AP ini, menurut Herry lebih soft. Mengingat yang dibayar adalah pelayanan atau servisnya, sehingga pihak badan usaha menjadi sangat serius melakukan pembangunan.

"Karena kalau tidak memuaskan, ya tak dibayar," tegasnya lagi.

Dalam pertemuan antara Pemprov Riau dan Kementerian PUPR itu juga disepakati agar Pemprov Riau membuat konsep pembangunan yang terintegrasi, sehingga diketahui mana yang jadi kewajiban pusat dan mana kewajiban daerah.

Sehingga, harapannya pembangunan dapat dilaksanakan secara terkonsep dan berkelanjutan.

Skema AP sendiri merupakan pembayaran secara berkala. Pola ini dianggap menjadi solusi bagi pemerintah dalam hal penyaluran pembayaran untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, khususnya untuk proyek dengan jumlah kebutuhan biaya yang sangat besar.

Dimana, pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk pembayaran proyek infrastruktur dalam sekali bayar, namun secara bertahap sesuai kesepakatan dengan badan usaha terkait. (RB/Dwi)