RIAUBOOK.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Masyarakat (Permasa) Jawa Timur Provinsi Riau, Kampriwoto, mengapresiasi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di Riau.

"Tanggapan Plt Gubernur Riau menurut saya sudah tepat dengan mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, dan Plt Gububernur sudah menyatakan bersikap terbuka dengan memberikan semua informasi yg diminta KPK. Itu adalah langkah yang bagus dan tepat," kata Kampriwoto di Pekanbaru, Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum usai rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami mewakili Pemerintah Provinsi Riau tentu menghormati dan mendukung langkah KPK. Begitu juga terkait informasi pemeriksaan bersikap terbuka dan mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari tugas kita semua," kata Hariyanto.

Kampriwoto juga mengimbau agar semua pihak dapat menghormati tugas dan wewenang KPK dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi di Riau, termasuk perkara dugaan korupsi atau 'jatah preman' yang melibatkan Abdul Wahid.

"Biarkan KPK bekerja sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku. Dan kita sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan dari KPK terutama soal dokumen dan uang yang disita KPK. Biarlah KPK bekerja sehingga mempunyai kepastian hukum agar tdk terjadi informasi liar yang berakibat multi tafsir di masyarakat," katanya.

​"Saya melihat langkah Plt Gubernur Riau yang memilih untuk bersikap terbuka dan patuh pada sistem pengawasan sebagai sebuah 'Fajar Baru' dalam budaya birokrasi kita. Kejujuran bukan lagi sekadar slogan, melainkan tindakan nyata yang kita saksikan hari ini," lanjut ungkap Kampriwoto.

Menurut Kampriwoto, Plt Gubernur Riau merupakan birokrat tulen yang mengerti pentingnya kepatuhan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah.

"Setahu saya dia juga telah melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) secara akurat, dan itu bukan hanya pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan pejabat kepada rakyat sebagai pemberi amanah," katanya.

​Di tengah godaan kekuasaan yang besar, demikian Kampriwoto, seorang pejabat yang memilih untuk tetap bersih adalah bentuk jihad moral.

"Sikap terbuka terhadap audit dan kritik menunjukkan bahwa pejabat tersebut tidak memiliki 'beban masa lalu' yang disembunyikan," kata dia.

Sikap patuh ini menurut Kampriwoto adalah keteladanan (uswah) yang jauh lebih efektif daripada ribuan pidato tentang antikorupsi.

"Jika pemimpinnya patuh, bawahan dan masyarakat akan segan untuk melanggar," Kamprowoto mengakhiri. (ist)