RIAUBOOK.COM - Menghadapi ancaman krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang telah mencapai titik nadir, sembilan Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) se-Sumatera secara resmi mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera (Andalas). Deklarasi yang berlangsung di Pekanbaru pada 24–25 Mei 2026 ini menjadi tonggak sejarah perlawanan kolektif untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat di bentang alam Sumatera.

​Aliansi ini lahir dari keresahan mendalam atas degradasi masif yang melanda hutan, sungai, pesisir, hingga lahan gambut di Sumatera. Krisis ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas pahit yang merenggut nyawa, menghancurkan infrastruktur, dan memicu konflik agraria di hampir seluruh provinsi.

​Krisis dalam Angka: 5 Juta Rakyat Terancam

​Catatan WALHI mengungkapkan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Sekitar 5 juta masyarakat miskin di Sumatera kini menjadi kelompok paling rentan. Mereka tidak hanya menghadapi bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang berulang, tetapi juga kehilangan mata pencaharian, krisis air bersih, hingga ancaman kesehatan akibat polusi dan gagal panen.

​"Bencana ekologis di Sumatera bukan lagi fenomena alam biasa, melainkan buah dari keserakahan korporasi dan penguasa yang diperparah oleh buruknya tata kelola sumber daya alam," tegas Ersyah H. Suhada, Direktur WALHI Sumatera Selatan.

​Potret Kerusakan dari Ujung Aceh hingga Lampung

​Setiap daerah membawa narasi perjuangan yang krusial:

​Aceh: Mengalami lonjakan deforestasi hingga 274% dalam setahun akibat konsesi industri, memicu banjir bandang di DAS utama.

​Sumatera Utara: Rimba terakhir (Leuser dan Batang Toru) yang menjadi penyangga kehidupan kini terancam oleh proyek ekstraktif dan kebijakan pro-investasi yang abai terhadap keselamatan lingkungan.

​Sumatera Barat: Maraknya Tambang Emas Ilegal (PETI) yang didukung oknum aparat telah merusak 10.000 hektare lahan dan memakan puluhan korban jiwa.

​Riau: Menjadi penyumbang titik panas (hotspot) tertinggi akibat kegagalan sistemik pengelolaan gambut dan dominasi industri ekstraktif.

​Jambi: Terjadi pengabaian hak dan pengetahuan lokal masyarakat adat, termasuk Suku Anak Dalam, demi perluasan perkebunan sawit.

​Bengkulu: Sebanyak 17 titik konflik agraria seluas 87.588 hektare masih menggantung, disertai kriminalisasi terhadap petani pejuang hak atas tanah.

​Lampung: Tata kelola sampah yang buruk melalui sistem open dumping serta pembangunan infrastruktur urban tanpa perhitungan daya dukung lingkungan memicu ancaman bencana baru.

​Kepulauan Bangka Belitung: Ekosistem pesisir hancur akibat tambang timah; 67.000 hektare terumbu karang rusak dan ratusan ribu hektare hutan mangrove hilang.

​Desakan Tegas kepada Pemerintah

​Andalas menilai pemerintah daerah selama ini gagal melindungi daya dukung lingkungan dan cenderung terkotak-kotak dalam kebijakan. Aliansi ini menuntut Pemerintah Pusat dan seluruh Gubernur di Sumatera untuk segera melakukan langkah konkret:

​Gelar Pertemuan Lintas Gubernur: Merumuskan solusi penyelamatan ekologi Sumatera secara terintegrasi (berbasis ekoregion).

​Hentikan Perusakan: Cabut izin konsesi industri besar yang merusak hutan dan pesisir.

​Keadilan Agraria: Berikan pengakuan hukum penuh atas Wilayah Kelola Rakyat (WKR).

​Penegakan Hukum: Tindak tegas korporasi "penjahat lingkungan" dan hentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.

​"Sumatera harus dikelola sebagai satu kesatuan ekologis, bukan terpisah-pisah oleh batas administratif provinsi yang hanya mementingkan investasi," ujar perwakilan aliansi dalam pernyataan sikapnya.

​Deklarasi ini menjadi peringatan keras bahwa jika pemulihan ekosistem tidak segera dilakukan secara masif, kerusakan yang terjadi akan menjadi warisan kehancuran bagi generasi mendatang. (rls)