RIAUBOOK.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mengambil langkah tegas menyikapi temuan Inspektorat terkait kelebihan pembayaran seragam sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, memberikan ultimatum kepada pihak sekolah agar segera menuntaskan pengembalian dana tersebut kepada siswa atau orang tua murid maksimal dalam waktu dua pekan.

​Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Plt Gubernur Riau serta rekomendasi resmi dari Inspektorat Provinsi Riau. Sebagai bentuk akselerasi, Disdik Riau telah memanggil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) bersama sejumlah kepala sekolah terkait untuk memastikan instruksi tersebut dijalankan tanpa penundaan.

​"Kami sudah menyurati seluruh sekolah yang terbukti memiliki kelebihan bayar uang seragam. Sesuai arahan Plt Gubernur dan rekomendasi Inspektorat, pengembalian ini wajib segera dilakukan," ujar Erisman Yahya, Senin (1/6/2026).

​Dalam pertemuan tersebut, Erisman menekankan kepada para kepala sekolah agar tidak menunda proses administrasi pengembalian dana. Ia menegaskan bahwa setiap sekolah yang menjadi objek pemeriksaan dan terbukti menerima kelebihan bayar, tidak memiliki alasan untuk menunda kewajiban tersebut kepada siswa.

​Mayoritas Sekolah Mulai Mengembalikan

​Berdasarkan laporan terkini yang diterima Disdik Riau, sebagian besar sekolah yang menjadi objek pemeriksaan telah merespons dengan baik dan mulai mengembalikan dana tersebut kepada siswa. Meski demikian, masih ada beberapa sekolah yang belum menuntaskan kewajibannya.

​"Penjelasan dari MKKS, mayoritas sekolah sudah mengembalikan. Tinggal beberapa sekolah yang belum. Saya tegaskan, dalam waktu satu hingga dua pekan ini, semua sekolah yang masuk dalam temuan Inspektorat harus tuntas mengembalikan dana tersebut," tegas Erisman.

​Sebagai bentuk akuntabilitas, nantinya pihak sekolah wajib membuat surat pernyataan resmi bahwa seluruh kelebihan pembayaran telah dikembalikan sepenuhnya kepada siswa.

​Langkah tegas ini merupakan cerminan komitmen Disdik Riau dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan, akuntabel, serta memastikan hak-hak orang tua siswa terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. (ist)