RIAUBOOK.COM - Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Riau, Fauzi Hasan SE, angkat bicara menanggapi kondisi kesulitan yang dialami masyarakat daerah akhir-akhir ini.

Pemeritah Pusat diminta agar membuka matanya lebar-lebar untuk melihat keadaan yang terjadi di Meranti saat ini.

"Jadi tidak hanya retorika politik digaungkan selama ini akan membantu Meranti, tapi faktanya justru semakin menyulitkan keadaan," katanya kepada RiauBook.com, Jumat (12/5/2017).

Yang paling menyakitkan, kata Fauzi, justru daerah-daerah yang sudah jauh lebih maju seperti dibanding Meranti, malah mendapat alokasi anggaran yang lebih besar.

Seperti daerah-daerah yang berada di daratan misalnya, menurut dia malah lebih banyak dan lebih besar alokasi pembangunan yang diberikan.

Di Selatpanjang dia mengatakan, bahwa pernyataannya itu menanggapi kesulitan ekonomi yang terjadi hampir 3 tahun belakangan ini.

Fauzi menjelaskan seyogyanya pemerintah pusat mengutamakan persoalan yang terjadi di Kepulauan Meranti. Apalagi dengan anggaran dana pemerintah daerah lewat APBD yang dua tahun terakhir senantiasa mengalami rasionalisasi.

Bahkan untuk anggaran tahun inipun, pemotongan anggaran masih akan dilakukan. "Inilah yang kita maksudkan tadi namanya kebijakan kan bisa saja dilakukan pengecualian dengan melihat kesulitan medan yang dialami Meranti," kata dia.

Tapi hal itu menurut dia tidak dilakukan pemerintah. Padahal kalau mau jujur anggaran untuk membangun satu rumah misalnya di daerah daratan, tapi kalau di Meranti hal itu pasti tidak bisa.

"Sebagai contoh kalau di Pekanbaru misalnya bisa merampungkan sebuah bangunan dengan anggaran 100 juta, namun kalau di Meranti setidaknya itu harus dilipat gandakan," katanya.

Tapi kata dia, kebijakan pemerintah senantiasa menyamakan tidak melihat spesifik satu daerah seperti Meranti.

Meranti yang berada di kepulauan kata dia memiliki wilayah yang masih berpulau-pulau. Beda dengan Batam yang berada pada satu pulau saja, sehingga sangat tidak sama dengan kondisi di Meranti.

Sama halnya dengan kebijakan pengurangan atau dengan kata halusnya rasionlaisasi itu, demikian Fauzi, mestinya juga tidak harus sama, melainkan harus mengacu pada proporsional.

Dan mestinya juga untuk mengucurkan dana bantuan pusat juga harus secara proporsional, bukan dengan jumlah yang sama, katanya.

"Untuk itulah kita berharap kepada pemerintah pusat agar benar-benar objektif melihat kondisi keterbelakangan Meranti, dan juga berbagai problem yang dihadapi," katanya.

Seperti masih minimnya infrasstruktur dasar, kata dia juga persoalan bencana atau musibah abrasi yang terus mengurangi luas daratan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pesoalan ini katanya tidak bisa diselesaikan hanya dengan janji muluk atau lips service belaka, melainkan harus dengan tindakan nyata.

"Sebab keterbelakangan yang terjadi akan tetap memaksa masyarakat Meranti berada pada angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau. Yakni masih menggayut di posisi 34 persen," kata Fauzi yang juga selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Meranti ini. (RB/jos)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau