Riau Book -Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman dihadirkan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (4/11). Politisi Demokrat ini bersaksi untuk Ahmad Kirjauhari, terdakwa suap APBD-P Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015.

Dalam keterangannya, pria yang juga pernah menjadi pimpinan di DPRD mengakui adanya percepatan pengesahan APBD-P dan RAPBD Riau Tahun Anggaran 2015.

"Percepatan ini tidak lazim," katanya kepada Ketua Majelis Hakim Masrul.

Pria yang akrab disapa Deded ini menegaskan bahwa dirinyalah yang menolak percepatan pengesahan tersebut. Selain dirinya, ada beberapa anggota lainnya yang juga menolak.

"Ada juga (yang menolak) saudara Zukri (Misran)," ucapnya.

Namun, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena pengesahan tak lazim itu tetap dilakukan.

"Maklumlah pak (hakim), wakil ketua itu hanya bemper," katanya.

Sebelum pengesahan itu, Deded mengakui adanya rencana pinjam pakai mobil dinas. Tawaran itu datang dari Gubernur Riau (non-aktif) Annas Maamun.

"Tapi saya tak peduli, karena kerja saya tak terpengaruhi oleh pinjam pakai itu," tegasnya.

Deded juga mengaku tak pernah menerima uang dari Riki Hariansyah ataupun mendapat tawaran. "Tak pernah," katanya.

Pria yang sempat membuat heboh netizen karena ingin keluar dari NKRI ini juga menggakui adanya perintah dari Annas Maamun untuk mempercepat pengesahan APBD tersebut.

"Hal itu disampaikan kepada Fraksi Golkar, detilnya saya tidak tahu," pungkasnya.

Dalam kasus ini, Ahmad Kirjauhari didakwa KPK merima sejumlah uang bernilai Rp1,2 miliar dari Annas Maamun. Uang itu untuk mempermulus pembahasan APBD-P Riau 2014 dan RAPBD 2015 yang dibahas akhir tahun 2014 lalu.