RIAUBOOK.COM - Ombudsman mendapat keluhan para tenaga honorer K2 di Pemerintah Provinsi Riau yang menuntut untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun sayangnya keluhan itu justru datang saat banyak ASN yang kini terkesan 'menganggur'.

Solusi menjadi perhatian, karena persoalan pengangkatan honorer K2 yang telah lulus seleksi tersebut semakin berlarut-larut.

Untuk itu, Ombudsman mendesak Pemprov Riau akan segera memberikan kepastian terhadap status honorer K2.

Salah satu solusi menurut dia adalah segera membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan pengecekan berkas, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Gubernur Riau untuk menandatangani berkas Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi.

Penegasan itu disampaikan Kepala Ombudsman perwakilan Riau, Ahmad Fitri saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Riau, Selasa (24/10/2017). Ia berharap, hal tersebut dapat menjadi solusi terbaik bagi calon aparatur sipil negara tersebut.

"Ya memang harus ada solusinya. Ini laporan akhir terhadap 100 honorer K2 itu, yang kami periksa. Hari ini kami sampaikan ke pihak Pemprov Riau. Makanya perlu dibuat tim verifikasi tersebut," terangnya.

Selain itu pihak Ombudsman Riau juga menyampaikan langkah korektif atau parasan yang intinya mendesak Pemprov Riau segera membentuk tim verifikasi itu. Langkah awalnya Pemprov Riau berkoordinasi dengan BKN kemudian membentuk tim verifikasi ulang.

"Tim ini yang akan menguji kembali keapsahan dokumen dan data soal berkas itu. Karena selama ini masih diragukan. Tim ini harus segera dibentuk. Supaya tidak ada keraguan. Karena memang masalah ini muncul berdasarkan keraguan berkas itu. Mudah-mudahan ini jadi solusi terbaik," imbuhnya lagi. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau