RIAUBOOK.COM - Oleh Alfikri Lubis, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Riau

"Pemerintah Perlu Berkaca Pada Tahun yang Sudah Berlalu"

Tahun 2017 segera berlalu menuju tahun 2018. Begitu banyak pekerjaan rumah yang masih belum secara maksimal dipenuhi oleh Pemerintah selaku pengemban kebijakan.

Pada dasarnya Pemerintah diartikan sebagai Pelayan Masyarakat. Bertanggung jawab sepenuhnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pemerintahan saat ini melalui Nawacita perlu memeriksa kembali sudah sejauh mana janji-janji yang telah disampaikan dapat direalisasikan. Jangan sampai Nawacita ini hanya sebatas cita cita yang jauh dari capaian.

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 Alenia ke empat yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan" menjadi tujuan yang hakiki oleh negara dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3 Tahun masa bhakti menjadi catatan kinerja dan evaluasi Kabinet Kerja bentukan Presiden Jokowi-Jk.Jangka waktu 3 tahun bukanlah jangka waktu yang singkat. Evaluasi 3 tahun pemerintahan kabinet kerja perlu berkaca pada tahun-tahun yang telah berlalu.

Bentangan waktu 3 tahun terakhir dinilai masih belum memberikan hasil yang optimal bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan mengatasi masalah yang merundung negeri ini. Mulai dari masalah Agama, Hukum, Sosial budaya, ekonomi politik, pendidikan dan masalah lainnya.

Di bidang agama dan sosial budaya, perwujudan dari semangat revolusi mental selama ini belum terlihat dalam program dan kegiatan konkrit terjadi di negeri ini. Isu Sara, persekusi Ulama dan perpecahan masih menjadi isu yang hangat dinegeri ini. Belum lagi konflik sosial yang bergejolak di beberapa daerah.

Di bidang ekonomi, Pembangunan dan Pertumbuhan ekonomi perlu ditinjau kembali. Penulis menilai perlambatan ekonomi yang disebabkan faktor internal dan eksternal telah mempengaruhi sejumlah aspek, antara lain pertumbuhan yang melambat, gangguan stabilitas harga bahan pokok, pengangguran, jumlah utang luar negeri yang membengkak, kemiskinan dan pemanfaatan APBN yang belum efektif dan perlu ditinjau kembali sasarannya.

Dibidang Hukum, carut marut penegakan hukum menjadi problem yang masih jauh dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal yang sangat menyita perhatian adalah kasus korupsi E-KTP yang sampai saat ini masih berlanjut.

Di Provinsi Riau saat ini sedang memasuki masa transisi kepemimpinan. Pilkada serentak 2018 yg juga mengharuskan Provinsi Riau ikut serta dalam melaksanakan salah satu agenda demokrasi. Harapan besar Masyarakat Riau terhadap Pemimpin masa yang akan datang semoga nantinya bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Kasus Korupsi masih menjadi masalah utama yang menghiasi pemberitaan negeri ini. Jangan sampai Provinsi Riau mendapatkan predikat provinsi terkorup alias Provinsi sarang korupsi. Karena Korupsi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini perlu membuka mata dan hati terkait dengan kondisi saat ini.

Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seyogyanya harus berkaca pada tahun yang telah berlalu. Harus mengevaluasi diri terkait dengan kebijakan yang telah direalisasikan. Apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan kehendak dari masyarakat atau justru kebijakan itu hanya membebani dan menyengsarakan rakyat.

Semoga dengan semangat menyongsong tahun 2018, pemerintah lebih arif dan bijaksana lagi dalam menjalankan setiap tanggungjawab dan kebijakannya serta mampu memberikan kemakmuran dan kebermanfaatan bagi Rakyat indonesia. (RB/yopi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau