RIAUBOOK.COM - Dengan kondisi Keuangan Provinsi Riau yang saat ini hampir tidak memiliki stok uang di Bank, ditambah Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target 100 persen, tampaknya tidak menimbulkan keprihatinan untuk menghemat anggaran, ternyata masih ada anggaran yang lolos di APBD Riau tahun 2018 berlabelkan pemborosan.

Hal tersebut dapat dilihat pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Riau yang sudah tayang, terdapat beberapa kegiatan yang dalam proses lelang namun anggarannya cukup besar dan belum terlihat ada penghematan.

Diantaranya adalah anggaran pemeliharaan Maintenance Mekanikal Elektronik Gedung DPRD Riau, anggarannya yang mencapai Rp749,9 Juta ini, hanya untuk servis dan pemeliharaan semua peralatan elektronik di Gedung DPRD.

Selain itu, terdapat anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) yang sudah masuk lelang dengan nilai anggara sebesar Rp1,8 Miliar khusus Sekretariat DPRD Riau, anggaran ini juga dinilai cukup membuat pemborosan, apalagi saat ini sistem yang diterapkan

Pemerintah Provinsi Riau sudah menggunakan IT.

Belum lagi dengan anggaran belanja cetak, dimana nilainya mencapai Rp1,06 Miliar di Pemerintah Provinsi Riau khusus Sekretariat Dewan juga dianggap boros karena sistem elektronik yang diterapkan saat ini dianggap tidak perlu anggaran untuk Cetak dan lainnya yang berhubungan dengan kertas.

Sebagaimana diketahui, pada bulan Desember tahun 2017 lalu, Pemprov Riau telah melauching penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik yang tujuannya adalah untuk mendukung tata pemerintahan, mempermudah pelayanan, mempercepat proses dan menghemat penggunaan alat tulis kantor (paperless).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi saat dikonfirmasi RiauBook.Com di Kediaman Gubernur Riau, Senin (12/2/2018) mengatakan bahwa pada Prinsipnya Pemprov Riau telah berhemat, proses penganggaran dilakukan melalui Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) dan telah melalui semua prosedur melalui masing-masing bidang.

"Saya sudah berkali-kali katakan, itu yang terpenting adalah kemauan, kesadaran, itu yang terpenting, unsurnya apa?, tinggal kepatutan, kan begitu, kata Sekda kepada RiauBook.com.

Beliau mengatakan, kalau antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak bisa 'dibenturkan' dengan Badan Anggaran DPRD Riau karena hal tersebut termasuk dinamika politik anggaran.

"Basis Perencanaan penganggaran itu kan ada empat, pendekatannya ada Buttom Up, itu yang melalui Musrenbang, melalui rekam jejak aspirasi masyarakat, ada Top Down, itu arahan Pusat, KL, RPJMN segala macam, kemudian ada Tekmokratik yamg melalui TAPD, kemudian pendekatan politik, nah, pendekatan politik anggaran ini kan ada porsi disitu, porsi Dewan dalam penganggaran, kalau sudah masuk politik anggaran ya dinamikanya itu dinamika politik anggaran, " Sekda menjelaskan.

Sekda menambahakan, pada tahapannya hal tersebut masih ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, kata Sekda, kalau memang Kemendagri mencermati, seharusnya bisa dilakukan evaluasi. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau