RIAUBOOK.COM - Untuk mengupayakan agar keuangan provinsi Riau tetap stabil, beberapa waktu yang lalu Sekertaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi saat ditemui RiauBook.com mengatakan pihaknya berharap agar Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bisa tersalurkan dengan cepat, mengingat saat ini serapan APBD 2018 Provinsi Riau dinilai baik namun tidak diimbangi dengan target pendapatan yang belum maksimal sehingga Pemprov Riau hampir tidak memiliki stok keuangan di Bank.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto mengatakan, Pemerintah Daerah harus menyadari bahwa Dana Transfer Daerah basisnya memiliki formula yang telah ditetapkan, Rabu (14/2/2018) di Kanwil DJP, Pekanbaru.

"Kalau (dana alokasi umum) 'kue' besarnya ada, namun harus dibagikan ke masing-masing daerah sesuai dengan formulasinya, seperti jumlah penduduk dan lain sebagainya, kemudian untuk transfer yang lainnya, ada DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non fisik, DAK ini basisnya proposal, kalau proposalnya disetujui sesuai dengan program nasional, maka uangnya akan keluar sejumlah 'X', kalau DAK non fisik, itu basisnya adalah berdasarkan data-data yang didaerah, karena DAK non fisik ini peruntukanya adalah membantu daerah agar dapat meyediakan pelayan publik sehingga angkanya yang akan keluar natinya sebesar itu,"

Lanjut beliau, kalau untuk DBH (dana bagi hasil) akan bergantung kepada sumber daya yang bisa dimanfaatkan daerah untuk menambah pendapatan.

"Dan itu basisnya berdasarkan perhitungan realisasi tahun kemarin berapa, nanti akan dibasis sesuai produksinya, maka diawal tahun akan diterima sebesar 'X' tapi nanti di tri wulan terakhir akan menunggu realisasi sepenuhnya berapa," Tri menjelaskan.

Atas dasar tersebut, Tri mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan resiko Fiskal (bentuk pendapatan Negara yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan).

Kalauu kondisinya seperti itu, kemudian teman-teman Pemerintah Daerah mengestimasi PAD nya tidak akurat, maka yang terjadi pasit Devisit, inilah pentingnya harus mulai memperhatikan resiko Fiskalnya, karena didalam pengendalian APBD, resiko Fiskal ini harus kita perhatikan betul, karena kita harus tahu apa yang kita anggarkan terkadang tidak bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan," kata Tri.

Dia juga menerangkan, kalau seandainya PAD tidak sesuai dengan target yang diharapkan, maka yang perlu dilakukan diantaranya adalah penghematan dan rasionalisasi belanja, sebab hal tersebut turut dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Kalau kita sudah mulai tahu resiko Fiskal yang kita hadapi, maka seharusnya Pemerintah Daerah sudah harus mulai mengatur belanjanya, kami sarankan kepada teman-teman Pemda, pada saat menyusun anggaran itu kami sudah bilang, mana yang jadi prioritas dan mana yang tidak, sehingga ketika uang itu tidak cukup, kita bisa mendelete (hapus) yang tidak prioritas itu,"

Kata dia, kalau mengharapkan kucuran dana dari pusat, hal tersebut agak sulit karena mekanismenya tidak seperti mekanisme APBN.

"Yang memungkinkan adalah di perubahan, karena kalau sudah lewat dari perubahan, Pemerintah sudah tidak punya porsi lagi untuk mengucurkan dana," demikian Tri. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau