RIAUBOOK.COM - Utang pemerintah pusat diprediksi akan menembus angka Rp 4.420 triliun pada akhir 2018 atau meningkat dari posisi utang pemerintah hingga 31 Januari 2018 yang sebesar Rp 3.958,66 triliun.

Pengamat Ekonomi Institute fo Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, sepanjang 2018, utang pemerintah diperkirakan akan bertambah lebih dari Rp 420 triliun.

"Di 2018, jumlah utang diprediksi akan bertambah hingga Rp 420 triliun sehingga total utang pemerintah pada akhir Desember 2018 bisa tembus Rp 4.420 triliun," kata dia saat berbincang dengan pers di Jakarta, Minggu (25/2/2018), riaubook.com melansirnya dari liputan6.‎

Menurut Bhima, jika utang perkiraannya benar, maka porsi utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik menjadi 30,5 persen dari posisi di akhir Januari yang sebesar 29,1 persen terhadap PDB.

"Ini setara 30,5 persen terhadap PDB. Batas yang dianggap lampu kuning oleh IMF bagi negara berkembang," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan total utang pemerintah pusat per 31 Januari 2018 mencapai Rp 3.958,66 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp 19,96 triliun dari posisi utang di Desember 2017 yang sebesar Rp 3.938,7 triliun.

Posisi utang pemerintah tersebut tercatat sebesar 29,1 persen terhadap PDB. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, level tersebut masih berada pada kondisi aman.

‎Data Kemenkeu menyatakan, utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 752,38 triliun atau sekitar 19 persen dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.206,28 triliun atau 81 persen.

Pinjaman sendiri terdiri dari dua bagian yaitu pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman luar negeri mencapai Rp 746,64 triliun atau 18,9 persen, yang terdiri dari bilataral Rp 318,81 triliun atau 8,1 persen, multilateral Rp 384,07 triliun atau 9,7 persen, komersial Rp 42,59 triliun atau 1,1 persen, dan suppliers Rp 1,17 triliun. Sedangkan untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,74 triliun atau 0,1 persen.

Sementara utang pemerintah dari penerbitan SBN terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.330,65 triliun atau 58,9 persen dan denominasi valas sebesar Rp 875,65 triliun atau 22,1 persen. (RB/lp6)