RIAUBOOK.COM - Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Triwulan IV sebesar Rp500 miliar lebih yang akan diterima Pemerintah Provinsi Riau dalam waktu dekat, dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah tunda bayar sejumlah kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, tunda bayar karena defisit anggaran sekarang ini merupakan dampak dari tunda salur yang dilakukan Pemerintah Pusat pada tahun sebelumnya.

Apalagi, total uang yang mencapai Rp 1,7 triliun dan menjadi hak daerah itu hingga saat ini belum mendapat kejelasan.

"Tahun 2018 ini kita defisit, sementara pukulan (defisit) 2018 ini kan dari tahun 2017, sayangnya, tunda salur yang tahun 2017 itu sampai sekarang kita belum dapat berita penyalurannya, kalau itu disalurkan tahun ini, praktis kita bisa menyelesaikan tunda bayar," kata Sekda kepada RiauBook.com saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Kamis (1/11/2018).

Untuk itu, kata Sekda, pihaknya tetap akan melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan beberapa kegiatan di OPD.

"Untuk 2019 kita berharap, kalaupun ada rekonsiliasi harga dan lain sebagainya, itu bisa menyelesaikan tunda bayar, dan kita harapkan itu bisa dilakukan di akhir tahun supaya pergantian di pemerintahan di akhir bulan Februari kepada Gubernur Terpilih, terkait masalah-masalah tunda bayar bisa kita selesaikan," demikian Sekda. (RB/Dwi)