SKK Migas. (net)

Sabtu, 01 Desember 2018 - 10:29 WIB 11100000

Wartawan Bakal Seret SKK Migas ke Pengadilan, Pejabatnya Mau Dipidanakan

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Novrizon Burman, seorang wartawan senior berencana menyeret Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke pengadilan jika gugatan informasi di Komisi Informasi telah memutuskan lembaga itu merupakan badan publik.

"Kami juga sedang menyiapkan rencana hukum terkait pencemaran nama baik setelah salah seorang pejabat SKK Migas menyatakan surat permohonan informasi yang dilayangkan adalah bentuk ancaman," ata Novrizon kepada RiauBook.com di Pekanbaru, akhir pekan keempat November 2018.

Namun sebeluknkita melaporkan pidana pencemaran nama baik, lanjut dia, akan ada somasi terlebih dahulu, dan saat ini semuanya sedang disiapkan oleh kuasa hukum Aspandiar.

"Setelah somasi dilayangkan dan tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menarik pernyataanya dengan meminta maaf, maka baru kemudian dilaporkan ke pihak berwajib," katanya.

Novrizon menjelaskan, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas informasi dari lembaga manapun yang dalam operasionalnya menggunakan uang negara.

Berkaitan dengan itu, lanjut dia, pihaknya juga telah mengajukan sengketa informasi ke KI Riau yang sejauh ini masih dalam proses sidang menghadirkan bukti-bukti baik dari SKK Migas maupun dirinya.

Sebelumnya, kata dia, pada sidang awal, kuasa hukum SKK Migas sempat mengakui bahwa lembaga itu merupakan badan publik, namun pada sidang lanjutan, justru disangkal sendiri.

"Terakhir SKK Migas lewat sejumlah kuasa hukumnya menunjukkan bukti-bukti bahwa lembaga itu bukan badan publik, sementara pada waktu sebelumnya mengakui jika operasional mereka sepenuhnya dibiayai oleh anggaran negara," kata Novrizon.

Sebelumnya Aspandiar selaku kuasa hukum Novrizon, menyatakan bahwa ada sejumlah landasan hukum yang yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik bagi badan publik.

Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satu pasalnya menjelaskan bahwa setiap lembaga atau kelompok yang menggunakan uang negara disebut sebagai badan publik.

Kata dia, keterbukaan informasi yang bukan kerahasian negara adalah hal yang wajib bagi badan publik, diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebelumnya pejabat SKK Mias Sumbagut, Hanif menyatakan pihaknya akan mengikuti semua proses yang sedang berjalan di Komisi Informasi (KI) Riau.

(RB/fzr)

Share ke BBM

100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Waspadai, Riau Siaga Banjir dan Longsor

Jumat, 30 November 2018 - 12:23 WIB

Esok, Status Siaga Darurat Karhutla Dicabut

Kamis, 29 November 2018 - 19:50 WIB

Presiden Jokowi: Iya Tanggal 8 Desember --ke Riau--

Kamis, 29 November 2018 - 13:39 WIB

Sah, APBD Meranti Rp1,4 Triliun

Rabu, 28 November 2018 - 09:38 WIB

Jokowi Bakal Bagi-bagi Sertifikat di Riau

Rabu, 28 November 2018 - 09:06 WIB

Hadiah HUT PGRI, Bupati Siak Teken 1.960 SK Guru Honor

Selasa, 27 November 2018 - 20:32 WIB

Berikut Jumlah Pajak Rokok Riau yang Disetor Ke BPJS

Senin, 26 November 2018 - 14:58 WIB

Akhir Bulan Ini APBD Riau 2019 Disahkan

Senin, 26 November 2018 - 14:04 WIB

Inilah Daftar Siswa Berprestasi di Riau

Senin, 26 November 2018 - 13:41 WIB

KIP Riau Berdialog dengan Tokoh Muda, 'Demi Milenial'

Senin, 26 November 2018 - 12:12 WIB

Wan Thamrin: APBD Riau Naik, Ini Kado untuk Syamsuar

Senin, 26 November 2018 - 00:44 WIB

Siang dan Malam Legislator Riau Kejarkan APBD 2019

Minggu, 25 November 2018 - 23:21 WIB

Pesan Penting Wan Thamrin untuk Wardan & Syamsudin

Kamis, 22 November 2018 - 12:54 WIB

Daftar 136 Pejabat Inhil yang Baru Dilantik

Rabu, 21 November 2018 - 00:50 WIB

Syamsuar Dukung Transparansi Pemerintahan

Senin, 19 November 2018 - 23:03 WIB

Pemprov Riau Minta Bantuan Pusat untuk Korban Banjir

Jumat, 16 November 2018 - 18:18 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize