RIAUBOOK.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar para calon anggota legislatif (caleg) terpilih menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat sebelum dilantik.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan imbauan tersebut disampaikan untuk mengantisipasi potensi menumpuknya pelaporan menjelang batas akhir waktu yang ditentukan, karena pihaknya menghintung setidaknya ada lebih dari 15 ribu penyelenggara negara yang akan menyetor LHKPN sebagai caleg terpilih.

Untuk mengurangi membeludaknya antrean pelaporan LHKPN tersebut, KPK telah memfasilitasinya dengan membuka pelayanan mulai saat ini dan secara khusus pada rentang waktu 22-29 Mei 2019 termasuk Sabtu dan Minggu.

"KPK akan membuka 20 meja layanan penerimaan LHKPN dengan jam operasional pukul 08.00 - 15.30 WIB, konter-konter pelayanan tersebut akan melayani penerimaan laporan harta, pemeriksaan, sekaligus konsultasi jika dibutuhkan," kata Febri kepada Wartawan, Kamis (16/5/2019).

Febri menyebut, layanan itu akan dipusatkan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Sebutnya, pelaporan LHKPN yang wajib disetorkan oleh para caleg terpilih ini juga tercantum dalam aturan KPU.

Karena itu, jika hal aturan tersebut tidak dilaksanakan, lanjut Febri, caleg terpilih bisa tidak dilantik, "dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih," kata dia.

"Jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan Gubernur," tambahnya.

Febri mengatakan, dari sisi pencegahan KPK akan memaksimalkan pelayanan pelaporan LHKPN ini dan telah mempersiapkan sistem yang kuat untuk menampungnya, apalagi pelaporan secara elektronik dapat dilakukan darimana saja, dan jauh lebih mudah.

Sumber: detikcom