RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD kini tengah menggesa penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Usaha Perikanan Budidaya, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mengelola potensi yang ada di sektor kelautan dan perikanan setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Herman mengatakan, substansi dari rancangan peraturan daerah tersebut lebih kepada pesisir dan laut, merujuk pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

"Saat ini sedang pembahasan dengan mereka (dewan), substansinya paling banyak kepada pesisir dan laut, karena wewenang kita berdasarkan undag-undang 23 itu kan pesisir dan laut. Jadi kita membahas itu, terkait perizinan kerambah jaring apung, tentang kerang darah dan kepiting laut," ungkap Herman, Selasa (25/6/2019) diPekanaru.

Dikatakan Herman, pemerintah daerah masih perlu melakukan dorongan kepada nelayan untuk menggarap potensi yang begitu besar di sektor budidaya ini, karena produksi hasil laut di wilayah setempat kini masih berada dibawah angka 5 persen.

"Kita punya potensi buduidaya laut itu 118 ribu hektar, itu baru yang baru digunakan hanya sekitar 1,35 persen. Kemudian budidaya air payau, kita punya 80.000 hektar dan itu baru digunakan sekitar 3 persen lebih," ungkapnya.

Dengan potensi ini, Herman berharap Ranperda tersebut nantinya akan menjadi landasan untuk meningkatkan hasil laut "Bumi Lancang Kuning". "Jadi ini adalah peluang, makanya dengan sumber daya ini kita ingin menata yang mana untuk masyarakat kecil, dan yang mana untuk perusahaan," demikian Herman. (RB/Dwi)