Helikopter Augusta-Westland (AW)-101. (net)

Rabu, 31 Juli 2019 - 18:10 WIB 67890000

KPK Dalami Dugaan Korupsi Heli AW-101, Wakil Ketua: Sayang, Pilot Udah Latihan Tak Bisa Menggunakan

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter Augusta-Westland (AW)-101 . Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya tengah menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dalam pengadaan Alutsista tersebut.

"Tentu kita sudah menetapkan tersangka ya nggak mungkin kita SP3-kan, karena kita tidak memiliki kewenangan menerbitkan SP3 atau menghentikan suatu perkara. Sejauh mana perkembangan penanganan helikopter ini, kita masih menunggu hasil audit BPK," kata Alexander di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Ungkapnya, BPK bakal berkoordinasi dengan TNI AU terkait perolehan dokumen untuk perhitungan kerugian negara.

Kasus ini, demikaan Alexander, segera masuk tahap penuntutan jika hasil audit kerugian negara sudah diterima.

"Karena untuk proses pemeriksaan saksi saya kira sudah selesai dan tinggal audit BPK. Kita harapkan tidak lama mudah-mudahan segera selesai dan tidak membebani pimpinan berikutnya. Harapannya kan seperti itu," jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, KPK juga terus berkoordinasi dengan pihak TNI AU terhadap pengungkapan kasus yang sedang berjalan ini.

Sementara, heli AW-101 tersebut juga tak digunakan oleh pihak TNI sehingga bisa saja menambah kerugian jika kasus ini belum juga dituntaskan."Saya lihat helikopter itu sampai sekarang belum bisa dipakai, dari pihak TNI AU juga nggak berani menggunakan helikopter itu," ujarnya.

"Jadi masih ada garis polisi line gitu lah. Sayang sekali, pilot yang sudah dilatih juga nggak bisa menggunakan, jangan-jangan SIM-nya untuk helikopter itu nggak berlaku lagi. Jadi kerugian-kerugian kalau penanganan perkara berlarut akan semakin besar," tambah Alexander lagi.

Dalam kasus ini, KPK bekerja sama dengan POM TNI. Ada lima tersangka yang ditetapkan POM TNI.

Dari pihak sipil, KPK menetapkan Dirut PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka. Irfan diduga meneken kontrak dengan Augusta Westland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.

Sementara itu, untuk kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilainya malah Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

Sumber: detikcom

Share ke BBM

100000000
Dwi Anggera

Berita Terkini

Pria Bejat di Pelalawan 'Gagahi' Anak Dibawah Umur

Sabtu, 20 Juli 2019 - 19:40 WIB

Pencurian Satu Unit Ayla di SPBU Ukui Terekam CCTV

Senin, 15 Juli 2019 - 10:08 WIB

Berbonceng Tiga Bawa Sabu, Berakhir Bui

Kamis, 11 Juli 2019 - 19:37 WIB

Polisi Gagalkan Transaksi Narkoba di Bagan Hulu

Rabu, 26 Juni 2019 - 09:43 WIB

Polres Pelalawan Musnahkan 2 Kg Sabu Hasil Sitaan

Sabtu, 22 Juni 2019 - 12:44 WIB

Jaguar Milik Owen Hargraeves Digondol Pencuri

Selasa, 11 Juni 2019 - 00:01 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize