RIAUBOOK.COM - Bupati Pelalawan HM Harrisbakal memantau dan mengevaluasi kinerja sejumlah pejabat di lingkungan setempat yang baru dilantik pada Jumat (3/1/2020) sore, di Gedung Daerah Datuk Laksemana Mangkudiraja, Pangkalan Kerinci.

Dalam 6 bulan kedepan, kinerja dari 6 orang pejabat tinggi pratama serta 151 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas yang baru dilantik itu bakal terus dipantau oleh orang nomor satu di Pelalawan tersebut.

"Jadi tolong dipahami dan laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai apa yang menjadi target kita," ujar HM Harris, disampaikannya untuk Dinas Kesehatan (Diskes) agar target program pelalawan sehat dapat betul-betul dilaksanakan dan tercapai dengan cukup baik ditengah masyarakat.

"Mohon menjadi perhatian kualitas dan kuantitas pelayanan yang diiringi dengan pembangunan fasilitas kesehatan sehingga tidak ada lagi permasalahan warga masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan," ujarnya.

Begitu juga kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Bupati Harris menyampaikan agar memaksimalkan urusan yang menjadi kewenangan, sehingga proses tindakan dalam bentuk proporsional

"Saya harapkan tetap dengan memperhatikan skala prioritas dalam menuntaskan setiap permasalahan," harapnya.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Harris meminta agar lebih memfokuskan perhatian pada pengelolaan sampah khususnya di wilayah Pangkalan Kerinci.

"Segera koordinasikan dengan Camat dan Lurah agar program Pelalawan sehat dapat disinkronkan," ungkapnya lagi.

Tidak berbeda dengan yang lain, Harris juga menekankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika agar lebih meningkatkan kualitas kemitraan dengan media. "Jadikan media corong kebijakan pemerintah daerah jangan sampai terjadi miskomunikasi dan jangan sampai ada masalah. Jadi jalin kemitraan itu dengan baik," pesannya.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kembali Harris meminta agar DPMPTSP dapat lebih mempermudah perizinan dan segera lakukan penertiban dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jika ada hambatan segera selesaikan dan segera tertibkan seluruh perjanjian dan perizinan sehingga tidak timbul permasalahan," harap dia lagi.

Dan terakhir kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) agar segera melakukan perbaikan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang saat ini cukup menurun.

"Saya minta pelayanan kepegawaian harus cepat dan tepat. Jangan sampai tertunda hingga dapat mengganggu kinerja," pesannya seraya mengucapkan selamat bertugas dan bekerja. (RB/ton)