RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Negara komunis China menjadi negara besar tidak lepas dari peran Indonesia yang memberikan dukungan secara ekonomi maupun politik, demikian masyarakat Indonesia seraya mengecam tindakannya di Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Sebagai penggambaran, China seperti kacang lupa pada kulitnya.

Padahal, tanpa peran dan perjuangan Indonesia, China mustahil jadi negara seperti saat ini di dunia.

Demikian disampaikan mantan pentolan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Pusat, Teddy Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/1/2020).

Aktivis 1966 ini mengingatkan, posisi strategis yang dimiliki China sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB terjadi karena antara lain perjuangan Indonesia saat itu.

"Bagaimana si kancil, Pak Adam Malik, dapat meyakinkan strategi politik Indonesia bagi negara Asia dan Afrika untuk mendukung China di pemilihan suara untuk masuk menjadi anggota PBB," kata Teddy Setiawan.

Republik Rakyat China (RRC) diterima sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Sidang Umum PBB di tahun 1971.

Sidang tahunan ke-26 itu dipimpin Menlu RI Adam Malik yang menjadi Presiden Majelis Umum PBB.

Sebelum itu, sejak 1945 kursi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk China diduduki Republik China atau Taiwan yang dikuasai Partai Kuomintang.

"Dalam pemungutan suara di PBB, suara Indonesia menjadi penentu kemenangan China di PBB, sementara hubungan diplomatik Indonesia dan China masih terputus akibat G30/S PKI," sambung Teddy.

Berkaca dari sejarah, ia pun meminta China untuk menghargai Indonesia.

Tanpa dukungan Indonesia, negara tirai bambu itu tak bisa berkembang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dunia seperti sekarang.

"Wilayah laut Natuna milik Indonesia harus dihormati oleh pemerintah China sehingga masing-masing negara menjaga keamanan dan kekayaan maritimnya," tandasnya.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, Pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna adalah milik Indonesia.

Karena itu, tidak ada apapun yang bisa menjadi alasan melakukan negosiasi bilateral.

"Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok," ujarnya usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur.

Menurutnya, negosiasi dilakukan bila ada masalah bilateral dan ada konflik soal Natuna.

Selama ini, China juga tidak memiliki konflik perbatasan dengan Indonesia. Melainkan dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina.

"Nah, perairan Natuna ini tidak ada konflik," sambungnya.

Guru besar ilmu tata negara ini menyatakan, Indonesia harus bersikap tegas terkait Natuna lantaran berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara.

Jika dilakukan negosiasi, itu berarti sama saja Indonesia mengakui teori sembilan garis putus-putus yang dibuat negeri Tirai Bambu itu.

"(Natuna) Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ucapnya.

Karena itu, Mahfud meminta aparat keamanan mengusir kapal-kapal China yang melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia.

"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan," tegasnya lagi.

"Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," pungkasnya.

sumber babe