RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pihak eksternal, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Imbauan ini bertujuan untuk menjaga integritas jabatan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.

​Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa kepala daerah sama sekali tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan bingkisan atau uang dalam bentuk apa pun kepada pihak luar.

​"KPK mengingatkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewajiban memberikan sesuatu apa pun kepada pihak eksternal," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3/2026).

​Anggaran Negara Sudah Cukup

​Asep menjelaskan, larangan ini didasari fakta bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran THR yang sangat besar bagi seluruh aparatur negara.

Tercatat, sebanyak 10,5 juta ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia menerima THR dengan total nilai mencapai Rp 55,1 triliun.

​Dengan adanya alokasi resmi tersebut, KPK menilai tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk "repot-repot" mencari dana tambahan guna membiayai THR bagi pihak eksternal, apalagi jika sumber dananya didapat dengan cara-cara yang melawan hukum.

​"Proses pencarian hingga pemberian uang THR ini berpotensi menjadi sebuah tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Belum lagi, bisa menjadi efek domino untuk pelanggaran atau penyimpangan lainnya," tegas Asep.

​Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi

​Peringatan ini juga telah diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi.

SE tersebut secara spesifik mengatur situasi menjelang Hari Raya yang kerap memicu konflik kepentingan.

​Melalui aturan ini, KPK meminta:

​1. Penyelenggara Negara (PN) dan ASN dilarang keras meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apa pun.

2. ​Kepala Daerah dan Forkopimda wajib berkomitmen menjaga prinsip good governance.

3. ​Pencegahan Korupsi dilakukan dengan memutus rantai pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan pelayanan publik.

​"Kami meminta kepala daerah dan Forkopimda memiliki komitmen yang sama untuk saling mendukung mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan penuh integritas," pungkas Asep.