RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret belasan pemimpin daerah dalam satu tahun terakhir menjadi tamparan keras bagi integritas birokrasi Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menyebut fenomena ini sebagai "alarm keras" yang menandakan adanya krisis karakter di tingkat pimpinan daerah.

​Dalam acara Peluncuran Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026), Wiyagus membeberkan data mengejutkan. Sepanjang periode 2025-2026, tercatat sebanyak 11 kepala daerah terjaring OTT KPK dengan beragam modus operandi.

​Korupsi Sebagai "Penyakit Karakter"

​Wiyagus menegaskan bahwa penegakan hukum melalui jeruji besi saja tidak cukup untuk memberantas korupsi hingga ke akar. Menurutnya, korupsi adalah masalah fundamental terkait perilaku manusia.

​"Korupsi adalah penyakit karakter. Obatnya bukan hanya jeruji besi penegakan hukum, tetapi masuk dalam preventif, salah satu di antaranya adalah pendidikan antikorupsi ini," tegas Akhmad Wiyagus.

​Beliau menekankan bahwa tindakan preventif (pencegahan) harus berjalan beriringan dengan penindakan tegas agar siklus korupsi di lingkungan pemerintahan dapat diputus.

​Suntikan Integritas Sejak Usia Dini

​Sebagai solusi jangka panjang, Kemendagri mendorong penguatan pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak masa kanak-kanak. Karakter jujur dan disiplin dinilai tidak bisa dibentuk secara instan saat seseorang sudah menjabat sebagai pejabat publik.

​Poin Utama Strategi Pendidikan Antikorupsi:

​Target Usia: Dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).

​Nilai Inti: Penanaman kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.

​Tujuan: Membentuk fondasi karakter yang kebal terhadap godaan gratifikasi di masa depan.

​"Kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak usia dini, karena di usia inilah karakter itu akan dibentuk dan terbentuk," pungkas Wiyagus.

​Langkah ini diharapkan menjadi vaksin bagi generasi mendatang agar "virus" korupsi tidak lagi menjadi tradisi dalam tampuk kekuasaan daerah di Indonesia. (sindo)