Perhelatan Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (Konferprov PWI) Riau telah usai. Pesta demokrasi wartawan Riau yang berlangsung di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada Jumat-Sabtu (14-15/7/2017) lalu tersebut menghasilkan sejumlah hal. Di antaranya program kerja dan kepengurusan baru untuk lima tahun mendatang.

Pada proses pemilihan ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang berhasil menasbihkan dirinya sebagai ketua PWI Riau dan mengalahkan sejumlah nama lainnya, seperti Eka Putra Nazir, Raja Isyam, Tun Akhyar, Faisal Sikumbang.

Dengan terpilihnya Zulmansyah maka usai pulalah pesta demokrasi lima tahunan para wartawan (anggota PWI) di Riau. Berbagai harapan dari berbagai pihak (mulai dari para wartawan, senior, birokrat dan masyarakat) pun menyemat di pundak kepemimpinan Zulmansyah ke depan.

Hal ini wajar saja terjadi. Sebab, sudah tidak terbantahkan lagi jika peran pers dalam pembangunan di negara ini cukup besar. Apalagi pers sudah diakui menempati posisi keempat dalam pilar negara (selain eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Begitu pentingnya peran pers maka dikeluarkan sejumlah regulasi yang mengaturnya di antaranya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentag Pers.

Konferprov PWI Riau telah berakhir dan berjalan sukses. Namun, kesuksesan itu hendaknya tidak terbatas pada penyelenggaraannya saja, atau terpilihnya ketua dan pengurus yang baru.

Kesuksesan paripurna baru digambarkan jika dari Konferprov dapat menghasilkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Mulai dari perubahan kualitas sumber daya manusia (SDM) wartawan hingga soal kesejahteraan wartawan. Harapan perubahan ini dinilai cukup mewakili ekspektasi kesuksesan dalam konteks dunia pers.

Pertama, soal kualitas SDM wartawan. Harus diakui upaya untuk meningkatkan kualitas wartawan terus dilakukan mulai dari perusahaan pers hingga oleh organisasi profesi wartawan. Pemerintah pun terus mendorong upaya peningkatan kualitas wartawan karena bagaimana pun sebagai penghasil informasi akurasi dan kelayakan berita sangat tergantung pada kualitas wartawan. Dalam konteks ini kampanye yang kini sedang digalakkan oleh pemerintah adalah sosialisasi anti berita hoax. Peningkatan kualitas wartawan juga berefek pada wartawan itu sendiri, terutama dari segi hukum agar wartawan tidak terjebak atau terkena persoalan hukum terhadap produk berita yang dibuatnya.

Nah, menjadi catatan penting bagi Zulmansyah dan pengurus PWI Riau ke depan untuk meneruskan tugas ini. Apalagi banyak pihak menyebut dinamika pers di Riau cukup tinggi namun banyak pula pihak yang menyoroti soal SDM pers di Riau. Masih banyak wartawan di Riau yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang kini diterapkan Dewan Pers sebagai bagaian upaya peningkatan kualitas wartawan.

Dalam kampanye pencalonannya, Zulmansyah pernah menyinggung hal ini. Ia berjanji akan mendorong seluruh anggota PWI Riau untuk ikut UKW. Bahkan ia berjanji akan menyiapkan pola stimulasi pelaksanaan UKW yang tidak membebankan wartawan secara finansial. Tekad dan janji yang sejalan dengan harapan banyak pihak. Namun, sejauh mana konsistensi Zulmansyah akan janjinya tersebut hanya bisa dijawab oleh waktu.

Kedua, soal peningkatan kesejahteraan wartawan. Soalan kedua ini juga tak kalah penting untuk terus diangkat di permukaan. Bukan rahasia umum lagi ekspektasi ini terus muncul dan disuarakan, khususnya dari para wartawan. Maraknya bermunculan media massa dalam beberapa tahun belakangan sayangnya tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan wartawan secara individual. Indikator ini bisa dilihat dari penghasilan atau gaji rata-rata wartawan di Riau secara umum. Lalu, soal status wartawan yang bekerja di perusahaan pers.

Di tengah ketatnya persaingan media massa bukan sedikit perusahaan pers yang mengabaikan hal ini. Bahkan, bagi perusahaan pers yang memiliki cost produksi besar terkadang 'mengorbankan' wartawan untuk menutupi atau mengurangi beban produksi.

Memang upaya verifikasi perusahaan pers yang kini dilakukan Dewan Pers dinilai banyak pihak sangat menguntungkan bagi wartawan karena poin kesejahteraan wartawan terdapat dalam komposisi bahan verifikasi. Namun, hal itu dinilai belum cukup. Perlu ada dorongan dan keseriusan para stakeholder untuk memperhatikan kesejahteraan wartawan. Tidak terkecuali oleh organisasi profesi. Untuk itulah PWI sebagai salah satu organisasi profesi wartawan terbesar di Indonesi dituntut untuk mampu menjadi solusi alternatif lain untuk persoalan ini.

Nah, memang poin ini juga disinggung oleh Zulmansyah saat kampanye pencalonannya. Janji ini begitu bulat ia suarakan saat deklarasi pencalonannya beberapa waktu lalu. Katanya saat itu, untuk peningkatan kesejahteraan wartawan menjadi salah satu program utamanya. Namun, seperti apa bentuk program dalam janjinya tersebut masih belum tematik dan fokus.

Nah, dalam periode lima tahun ke depan, inilah saatnya Zulmansyah beserta kepengurusan yang baru mewujudkan dan mengimplementasikan janjinya tersebut. Seperti apa polanya itu tergantung pada Zulmansyah dan kepengurusan. Terpeting dua hal di atas bisa terjawab, sehingga ke depan harapan pers yang dinamis dan bermartabat terwujud lebih maksimal di Riau. Semoga.**

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau