RIAUBOOK.COM - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, pada Kamis (26/3/2026).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini menjadi kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun lalu.

​Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pekanbaru, perkara ini teregistrasi dengan nomor 23/Pid Sus-TPK/2026/PN Pbr. Abdul Wahid tidak sendirian; dua terdakwa lainnya, M. Arief Setiawan dan Dani M. Nursalam, juga akan disidangkan dalam berkas terpisah di Ruang Prof. R. Soebakti, S.H.

​Dakwaan dan Konstruksi Kasus

​KPK menerjunkan tim kuat yang terdiri dari tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengawal jalannya persidangan.

Dalam dokumen dakwaan, Abdul Wahid dijerat dengan pasal berlapis, yakni:

​Pasal 12 Huruf e dan f UU Tipikor (Terkait Pemerasan)
​Pasal 12B UU Tipikor (Terkait Gratifikasi)
​Kasus ini bermula dari operasi senyap KPK pada 3 November 2025.

Penyelidikan mengungkap adanya dugaan praktik pemerasan dalam sejumlah proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

​"Penanganan perkara ini merupakan respons atas laporan masyarakat. Praktik korupsi adalah tindakan yang merugikan kepentingan publik secara luas," tegas Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

​Pemindahan Penahanan

​Guna memperlancar proses persidangan, ketiga terdakwa telah dipindahkan dari Jakarta ke Pekanbaru sejak 11 Maret 2026. Saat ini, penahanan dibagi di dua lokasi berbeda:

​Rutan Pekanbaru: Abdul Wahid dan M. Arief Setiawan.

​Lapas Pekanbaru: Dani M. Nursalam.

​Perlawanan Pihak Terdakwa

​Di sisi lain, gelombang dukungan datang dari Gerakan Keadilan untuk Abdul Wahid. Koordinator gerakan, Rinaldi, menyatakan bahwa tim kuasa hukum telah melakukan konsolidasi intensif dan mengklaim memiliki bukti baru untuk mematahkan argumen jaksa.

​Sementara dari kelompok Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau juga menyuarakan dukungan untuk Abdul Wahid dan mengecam KPK.