RiauBook - Merasa difitnah dalam pemberitaan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dari Fraksi PDIP berinisial TF (34), melaporkan pimpinan umum sebuah media online lokal ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau.

Dalam laporannya Rabu (25/3/205) lalu, TF mengatakan telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah secara sengaja terhadap dirinya oleh pimpinan media online yang berinisial BY. "Benar, laporannya sudah diterima dan saat ini sedang dalam penyelidikan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, Jumat siang (27/3/2015).

Data yang dihimpun di kepolisian, kasus berawal dari beberapa pemberitaan yang memuat dugaan perselingkuhan TF dengan anggota DPRD Kampar dari Fraksi Nasdem, YR. Dimana, TF yang berstatus janda itu, akhirnya bertunangan dengan YR.

Pemberitaan yang diduga berisi fitnah itu dinilai frontal dengan judul "Dugaan Skandal Tali Air 'Duren' dan Banteng Betina Kampar Akhirnya Dilegalkan", yang dimuat mesia online itu pada Sabtu 21 Maret 2015 lalu, sekitar pukul 15.18 Wib.

"Isi berita tersebut berisi fitnah yang sangat-sangat membuat nama klien kami tercemar," kata Kuasa Hukum TF, Robin P Hutagalung SH.

Menurut Robin, sebenarnya untuk keluhan isi pemberitaan, harusnya diproses di Dewan Pers. Namun, setelah berkonsultasi dan memeriksa situs media tersebut, diduga media itu bukan perusahaan pers. Sebagaimana diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 bahwa Perusahaan Pers adalah berbadan Hukum yaitu harus merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Setelah mengkaji berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers dan Surat Edaran Dewan Pers No 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers, Robin menduga media online tersebut bukan perusahaan pers, karena di dalamnya tak tercantum legalitas perusahaan.

Pada Point 4 dalam Surat Edaran tersebut memuat bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan (Pasal 12 UU No 40/1999).

Bahkan, kata Robin, perusahaan pers saja yang melanggar ketentuan Pasal 12 ini, dapat dipidana denda sekurang-kurangnya Rp100 juta. Bagi media online, sambungnya, seharusnya teregister kegiatan pokok usahanya sebagai portal web di Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Dimana, nomor alamat web yakni IP Addres harus terdaftar di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi setempat.

Berdasarkan itu, kata Robin, media yang merupakan pers yang biasanya diurus di Dewan Pers. Sedangkan di media itu, pihaknya menduga telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-undang (UU) Pidana yang harus diselidiki pihak kepolisian.

"Menurut kami, ini murni pidana. Terlapor diduga melanggar pasal 310 KUHPidana jo pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena disebarkan melalui media elektronik. Kami minta pelakunya dijerat," tegas Robin. (mc)