Ilustrasi. (net)

Selasa, 21 November 2017 - 00:28 WIB 3720000

Mafia Negara, 'Shame on You'

Share ke BBM

'BERGEN kan men zien, maar het recht kan men niet zien', demikian LJ Van Apeloorn (1954) yang mengumpamakan hukum itu 'abstrak', seperti gunung-gunung dapat dilihat, tetapi hukum tidak dapat dilihat.

Tidak dikandung maksud untuk membedah hukum secara holistik. Itu tidak mungkin dilakukan di atas kertas beberapa lembar ini. Yang dibedah hanyalah hukum pidana; itupun dari perspektif kriminologi dan viktimologi.

Pernah ditulis oleh Vrij, Guru Besar Hukum Pidana Belanda (tahun lupa), bahwa "De kriminologie riep het strafrecht tot de werkelijkheid" (Kriminologi menyadarkan hukum pidana akan kenyataan yang ada).

Hal inipun dilakukan dalam tulisan ini dalam segenggam dari perspektif kriminologi dan viktimologi dalam konteks implementasi.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga runtuhnya Orde Baru yang diperjuangkan oleh para mahasiswa, dalam garis besar dalam segenggam, hukum pidana dalam implementasinya, untuk meminjam lagi ungkapan Van Apeldoorn (1954) ialah "Wanneer wij het recht zo zien: als ordening der menselijke levensverhoudingen, dan krijgen ook de dode wetsartikelen voor ons een andere betekenis" (Apabila kami melihat hukum demikian: sebagai penataan dari hubungan kehidupan kemanusiaan, maka juga pasal-pasal mati undang-undang yang kita dapati mempunyai arti yang lain).

Tidak dikandung maksud untuk mengangkat dan membedah kembali, apalagi menggali pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, yang merisaukan hati dan pikiran pada waktu itu, yang bukan saja memperkosa kebenaran dan keadilan, tetapi juga HAM seolah-olah di-"desavoueer" atau tidak diakui.

Untuk itu bertalian dengan implementasi hukum, juga yang dilakukan di dan oleh pengadilan, pada waktu itu saya menggunakan ungkapan "power by remote control".

Sampai pada suatu tahap dan aras tertentu, hal itu yaitu pelanggaran HAM masih berlaku dan dengan frekuensi yang menakjubkan.

Mustahil alat-alat negara dan aparat penegak hukum tidak tahu, apalagi presiden di masa pemerintahan lalu. Kalau pelanggaran HAM di Miami, Amerika Serikat direspon oleh kepala negara republik ini dengan wawancara di halaman istana negara demi konsumsi politik dalam negeri, maka ibarat pepatah: "kuman di seberang lautan tampak, gajah dipelupuk mata tidak tampak". Ini yang disebut politik pencitraan yang munafik alias mencla-mencle.

Bahkan kasus HAM yang sudah "in kracht van gewijsde" oleh Mahkamah Agung RI tidak digubris oleh presiden di pemerintahan masa lalu, sebagai "commander in chief RI".

Secara menyolok meskipun KPK telah membantai orang-orang terhormat di jajaran pemerintahan, di Senayan sampai di daerah-daerah luar Jawa dan disiarkan oleh semua media pers, masih belum tampak juga bahwa fenomena korupsi itu telah berakhir atau selesai.

Kata orang Negeri Kincir Angin: "voor hoe lang nog!" (masih berapa lama lagi), meskipun disadari bahwa itu baru puncak gunung es. Sudah demikian parahkah mental dan rusaknya budaya bangsa ini ?

"Meski Bergaji Besar Pegawai Tetap Korupsi". Jadi inikah "mafia negara" atau "negara mafia".

Dan Presiden-presiden setelah Soeharto lebih banyak "mendandani" diri dan kelompoknya, belum tampak ada gebrakan yang keras dan tegas terhadap korupsi.

"Shamed By You". Apakah ini sebagai "Blunder sepuluh syarat keramat", entahlah!

Oleh Prof JE Sahetapy

rb

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Masukkan Aku Dalam Daftarmu

Minggu, 19 November 2017 - 22:57 WIB

Menawar Harga untuk Satu NKRI

Minggu, 19 November 2017 - 20:00 WIB
Opini

Manuver Politik KPK

Jumat, 17 November 2017 - 23:36 WIB
Dunia Islam

Sedikit Tentang Ilmu

Jumat, 17 November 2017 - 09:17 WIB

Jangan Sampai Hukum seperti Sarang Laba-laba

Jumat, 17 November 2017 - 07:07 WIB

Benang Menang Merah Antara HAM dan Kebebasan

Kamis, 16 November 2017 - 13:34 WIB

Cerdas Memilih di Tengah Kemajuan Teknologi

Senin, 13 November 2017 - 13:36 WIB

Pancasila dan Orang Indonesia

Jumat, 10 November 2017 - 21:59 WIB

Catatan Gilang Mahardika untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 22:46 WIB

Catatan Najwa untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 21:46 WIB

Peran Sentral Pemuda

Sabtu, 28 Oktober 2017 - 09:26 WIB
Opini

Aditya dan Gelora Gerakan Mahasiswa

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 21:38 WIB

Niat KPK Memang Merusak Citra Peradilan

Senin, 09 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Propaganda Anti Korupsi Seperti Cara Kerja PKI

Minggu, 08 Oktober 2017 - 11:19 WIB

Organ-organ Jaringan Narkoba di Riau, Mana Jantungnya?

Jumat, 06 Oktober 2017 - 23:09 WIB

Bangsa Paling Dermawan

Rabu, 04 Oktober 2017 - 13:55 WIB

Polemik E-KTP dan Licinnya Setya Novanto

Rabu, 04 Oktober 2017 - 11:12 WIB

Manusia yang Mencipta Sejarah

Rabu, 04 Oktober 2017 - 09:17 WIB

Tips Memilih Pengacara Biar Enggak Rugi

Rabu, 04 Oktober 2017 - 08:22 WIB

Sunnah Sedirham Surga

Senin, 02 Oktober 2017 - 17:55 WIB

Isu PKI dan Pilpres 2019, Apa Kaitannya?

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:26 WIB
Opini

Nasib 300 Desa Pasca-Perda RTRWP Riau Diketok Palu

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:17 WIB

Kedaulatan Ekonomi Digital

Kamis, 28 September 2017 - 09:54 WIB

Menanti Calon Independen Pilgubri 2018

Kamis, 21 September 2017 - 22:53 WIB
Opini

Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau

Kamis, 14 September 2017 - 11:29 WIB
Opini

Berebut Berteduh di Pohon Beringin

Selasa, 12 September 2017 - 12:26 WIB

Di Balik Berkah dan Musibah Dana Desa

Senin, 04 September 2017 - 09:51 WIB

Perubahan Iklim Lingkungan

Minggu, 06 Agustus 2017 - 10:18 WIB
Opini

Bangsa Cakap Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 14:09 WIB
Dirgahayu KNPI ke 44

Bangkit Pemuda Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 12:18 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia