oleh : Munawir Mattareng (Pemerhati Masalah Hukum Riau)

RIAUBOOK.COM - Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya secara konkrit, dimulai dari pembenahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan - peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW, Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap uapaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Mengutip Robert Klitgaard dalam bukunya Controlling Corruption (1998), mendefinisikan korupsi sebagai "tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau untuk melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi". Kemudian secara singkat Komberly Ann Elliott dalam Corruption and The Global Economy menyajikan definisi korupsi, yaitu "menyalahgunakan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi".

Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007).

Berbagai upaya pemberantasan korupsi pada umumnya masyarakat masih dinilai belum menggambarkan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai sorotan kritis dari publik menjadi ukuran bahwa masih belum lancarnya laju pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menduga masih ada praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.Sorotan masyarakat yang demikian tajam tersebut harus difahami sebagai bentuk kepedulian dan sebagai motivator untuk terus berjuang mengerahkan segala daya dan strategi agar maksud dan tujuan pemberantasan korupsi dapat lebih cepat, dan selamat tercapai. Selain itu, diperlukan dukungan yang besar dari segenap kalangan akademis untuk membangun budaya anti korupsi sebagai komponen masyarakat berpendidikan tinggi .

Tentunya kita sebagai negara yang baik tidak ingin lembaga anti rasuah kita dicederai dengan penyiraman air keras oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada penyidik KPK Novel Baswedan begitulah berita santer di media-media nasional maupun lokal. Menilik sejarah pendirian KPK pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri bukanlah perkara gampang mendirikan lembaga anti rasuah ini.

Mengutip dari Pramoedya Ananta Toer Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Sore kemarin saya menyaksikan di TV bagaimana euforia para aktivis menggalang dukungan kepada KPK. Sebuah ekspresi rakyat yang nyata dan benar-benar pantas diapresiasi oleh rakyat di berbagai daerah yang tak dapat menyampaikan dukungan langsung di Jakarta. Saya begitu menghormati jiwa patriotik dan integritas mereka yang hadir memberikan dukungan pada KPK.

KPK terus mengibarkan bendera perang karena terus menjadi sasaran orang-orang yang mengkriminalisasi Lembaga Anti Rasuah ini . Kebencian berlebihan pada dasarnya adalah jebakan yang membuat bangsa ini terus mengalami guncangan. Kita tidak hanya dituntut menyelamatkan lembaga penegakan hukum, seperti KPK. Tetapi juga menyelamatkan hukum itu sendiri dan keadilan yang diusungnya. Maka menyelamatkan KPK juga berarti keberanian bersikap adil terhadap instansi penegakan hukum lainnya.

Dampak negatif korupsi

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulitdemokrasidan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dipembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalamsektor publikdengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan negaranya secara keseluruhan demi tercapainya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera . untuk itu komponen-komponen suatu negara terutama pemerintah selalu melakukan usaha-usaha demi meratanya pembangunan bangsa dan negara itu sendiri . namun terkadang segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan . banyak sekali halangan dan rintangan dalam usaha melakukan pembangunan bangsa dan negara . bahkan biasanya hambatan ini justru datang dari petinggi-petinggi negara ini.

Salah satu masalah terbesar negara ini yang dianggap hambatan yang paling susah diberantas adalah tindak pidana korupsi . hal inilah yang merupakan masalah terbesar Negara ini . maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia seakan menjadi "tren" dikalangan orang-orang penting di Negara ini . korupsi tidak hanya dilakukan sebagai ajang mencari tambahan penghasilan namun terkadang ada alasan-alasan tertentu yang sulit diterima oleh masyarakat .

Sesungguhnya korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui startegi atau pendekatan negara/politik, pendekatan pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya. Selama ini yang telah dan sedang dilakukan masih terkesan parsial, dimana korupsi masih dipandang sebagai fenomena negara atau fenomena politik. Upaya pencegahan korupsi di Indonesia juga harus dilakukan melalui upaya perbaikan totalitas system ketatanegaraan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi atau nilai sosial anti korupsi/Budaya Anti Korupsi (BAK), baik di pusat dan daerah.

Upaya Pemerintah Dalam Merawat Lembaga Anti Rasuah di Indonesia

Strategi Pemerintah dalam merawat Lembaga Anti Rasuah ini dengan diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum rakyat. Di Negara Negara Afrika Bagian Selatan dirumuskan strsategi pemberantasan korupsi berbentuk piramida yang pada puncaknya adalah prevensi (pencerahan), sedangkan pada kedua sisinya masing masing pendidikan masyarakat (public education) dan pemidanaan (punishment). Dalam memberantas korupsi harus dicari penyebabnya terlebih dahulu, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif (pemidana) .

Kekuasaan besar KPK juga tidak lepas dari ancaman dari para koruptor dan elit politik yang tidak berkepentingan. Sejak awal sebetulnya proses pembentukan komisi super ini kerap tersendat-sendat. Proses pembentukan KPK sendiri harus melalui berbagai tahapan yang cukup panjang. Pertama diawali dengan pembentukan tim seleksi. Anggota Tim Seleksi dipilih oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan ditetapkan oleh Presiden dengan Keppres. Selanjutnya Tim Seleksi yang akan memilik kandidat anggota KPK sebanyak 10 orang atau dua kali jabatan yang tersedia. Tugas memilih siapa anggota komisi yang akan menjadi musuh koruptor nomor satu adalah DPR.

Untuk itu sebenarnya usaha yang paling efektif untuk memerangi korupsi di Indonesia adalah kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat umum . Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meminimalisir trejadinya tindak pidana korupsi . Hukum yang tegas juga diperlukan untuk menjerat para "tikus berdasi" ini yang mencuri hak rakyat . Kombinasi antara semua aspek yang telah disebutkan di atas adalah upaya sempurna dalam memerangi masalah korupsi di indonesia .

Maka mari kita dukung KPK dengan tetap berusaha menjadi rasional dan tidak terprovokasi sehingga lebih mengedepankan sisi emosional. Mari kita rawat lembaga antirasuah ini tanpa men-dewa-kannya sebagaimana banyak kalangan memandang dewa para tokoh politik idolanya. Kita dukung KPK tanpa menutup peluang bahwa barangkali di KPK pun ada kekeliruannya. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau